SEKITARKITA.id – Ancaman kekeringan akibat perubahan iklim menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, penguatan sektor pertanian dari hulu kini menjadi fokus utama.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, H.M. Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa kekeringan merupakan siklus alam yang harus dihadapi dengan kesiapan serta strategi yang matang.
“Ini persoalan besar, tetapi kita berharap dampaknya bisa diminimalisir. Saat ini teknologi sudah semakin canggih, termasuk kemampuan prediksi cuaca dari BMKG, sehingga sektor pertanian bisa lebih siap,” ujarnya saat ditemui di kantor, Kamis (23/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski dihadapkan pada tantangan perubahan iklim, Kabupaten Bandung Barat masih mencatat kondisi surplus pangan. Hal tersebut terlihat dari perbandingan produksi yang masih lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi masyarakat.
Namun, Lukmanul mengakui bahwa distribusi hasil pertanian menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, sebagian hasil panen juga mengalir ke wilayah sekitar seperti Kota Bandung dan Cimahi, sehingga pergerakannya sulit dipantau secara rinci.
Menurutnya, faktor paling krusial dalam sektor pertanian adalah ketersediaan air. Kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga November berpotensi memengaruhi produktivitas tanaman pangan, khususnya padi.
“Air menjadi faktor vital. Selain benih, pupuk, dan biaya produksi, keberhasilan pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan air,” jelasnya.
Strategi Pemkab Bandung Barat Hadapi Kekeringan
Untuk menghadapi potensi krisis air, lanjut Lumkmanul Hakim, Pemkab Bandung Barat telah menyiapkan berbagai langkah strategis, di antaranya
-Irigasi perpompaan: Mengalirkan air dari sumber permukaan maupun air tanah ke lahan pertanian.
-Irigasi perpipaan: Distribusi air menggunakan jaringan pipa
-Pembangunan embung: Penampungan air hujan sebagai cadangan
-Dam parit: Pengelolaan aliran air skala kecil
-Optimalisasi pompanisasi: Pemanfaatan alat pompa yang sudah tersedia
Dari total luas lahan baku sawah sekitar 18.093 hektare, hanya sekitar 20 persen yang memiliki sistem irigasi. Sisanya masih mengandalkan tadah hujan, sehingga sangat rentan terhadap kekeringan.
“Kondisi ini membuat kami terus mendorong peningkatan infrastruktur air agar indeks pertanaman bisa meningkat dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun,” tambahnya.
Pemkab Bandung Barat juga mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan infrastruktur pertanian. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran daerah.
Disebutkan, anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengalami efisiensi hingga sekitar 40–45 persen pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami butuh dukungan pusat, apalagi ketahanan pangan menjadi bagian dari program prioritas nasional,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Bandung Barat juga mendorong penggunaan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan serta memiliki masa tanam lebih pendek.
Namun, pengembangan tersebut masih menunggu arahan dan dukungan dari pemerintah pusat serta lembaga penelitian.
Di sisi lain, pembenahan tanah dilakukan melalui program demonstrasi plot (demplot), yang telah menunjukkan peningkatan produktivitas di sejumlah wilayah.
Pemkab juga mengoptimalkan pemanfaatan alat dan sarana yang telah tersedia, seperti mesin pompa yang sudah disalurkan kepada kelompok tani. Peran penyuluh pertanian pun terus dimaksimalkan untuk mendampingi petani di lapangan.
“Kita tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga memaksimalkan potensi yang sudah ada,” kata Lukmanul.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkab Bandung Barat optimistis mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meminimalisir dampak kekeringan.
“Kalau tidak dilakukan upaya, tentu tidak akan cukup. Tapi dengan langkah-langkah ini, kita optimistis kebutuhan pangan tetap bisa terpenuhi,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
