SEKITARKITA.id– Rencana pembangunan Flyover Cimareme kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang diharapkan dapat mengurai kemacetan di jalur Padalarang–Cimahi ini belum juga terealisasi karena persoalan klasik yakni pembebasan lahan.
Pemerintah daerah (Pemkab ) Bandung Barat menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar proyek infrastruktur strategis tersebut segera terealisasi.
Kemacetan telah lama menjadi keluhan para pengguna jalan. Persimpangan Cimareme yang menjadi titik pertemuan jalur Padalarang, Batujajar, dan arah ke Cimahi kerap dipadati kendaraan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini tak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat dan aktivitas logistik di wilayah Bandung Barat.
Menanggapi persoalan tersebut, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Mereka meminta agar pembangunan Flyover Cimareme segera dipercepat mengingat sebagian lahan untuk proyek tersebut sudah dibebaskan sejak beberapa tahun lalu.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail menyampaikan apresiasi kepada P4KBB yang telah peduli mencari solusi atas kemacetan di Cimareme.
“Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan rekan-rekan dari P4KBB. Aspirasi yang disampaikan sangat berarti bagi kami, karena ini juga menjadi agenda yang dibahas di tingkat provinsi. Terima kasih atas masukan dan dorongan yang diberikan. Insyaallah saya akan segera menyampaikan hasil audiensi ini kepada Bupati Bandung Barat pak Jeje Richie Ismail untuk ditindaklanjuti,” kata Asep usai menerima aspirasi P4KBB, Rabu (17/9/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah transportasi di Cimareme.
Menurutnya, Flyover Cimareme merupakan salah satu program prioritas yang dapat mendorong kelancaran arus lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir Hasyim, menegaskan bahwa tahapan pembebasan lahan harus menjadi prioritas utama sebelum proyek strategis tersebut bisa dilanjutkan.
“Kalau sekarang melakukan pembangunan tidak bisa, tidak sah. Jadi sekarang kita konsentrasikan semua untuk pembebasan tanah,” ujar Ade yang turut mendampingi Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail.
Ade menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Flyover Cimareme sebenarnya sudah dimulai sejak 2015. Berbagai dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), peta bidang, hingga data pendukung lainnya sudah tersedia. Namun, masalah pembebasan lahan hingga kini masih menjadi batu sandungan.
“DED-nya sudah, peta bidang dan sebagainya sudah ada, jadi mungkin tinggal dilanjutkan. Tapi tentu ada penyesuaian terhadap kondisi sekarang,” jelasnya.
Proses pembebasan lahan dinilai berjalan lambat. Padahal, keberadaan flyover sangat mendesak karena jalur Cimareme kerap menjadi titik kemacetan parah, terutama pada jam sibuk pagi dan sore.
11 Bidang Tanah Sudah Dibebaskan
Ade mengungkapkan bahwa hingga kini sudah ada 11 bidang tanah yang berhasil dibebaskan. Namun, sebagian lahan tersebut masih ditempati warga sehingga proses pensertifikatan belum rampung.
“Itu kan dipakai orang, nanti ada sewa dan sebagainya, itu juga kena pembebasan lahan dan bangunan,” ucapnya.
Kondisi ini membuat pembangunan tidak bisa langsung dilakukan. Selain harus menyelesaikan proses administrasi, Pemda KBB juga perlu memastikan adanya solusi yang adil bagi warga terdampak.
Ia menyebut, kehadiran P4KBB dalam audiensi tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat serius mendorong percepatan pembangunan Flyover Cimareme. Paguyuban ini menyampaikan berbagai masukan kepada Pemda KBB, salah satunya mengenai pentingnya transparansi dan percepatan proses pembebasan lahan.
Ade menyambut baik masukan tersebut dan berjanji akan menyampaikannya langsung kepada Bupati Bandung Barat.
“Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada P4KBB atas aspirasi dan masukan yang disampaikan. InsyaAllah nanti akan saya teruskan ke Pak Bupati agar segera diambil langkah-langkah kebijakan,” kata Ade.
Ia menambahkan, dukungan masyarakat sangat penting agar pemerintah provinsi maupun pusat kembali memberikan perhatian khusus terhadap proyek strategis ini.
Ade Zakir menegaskan, pemerintah daerah akan mengupayakan solusi yang adil dan transparan agar semua pihak dapat menerima.
“Kita berharap proses ini bisa dipercepat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Kemacetan Kronis Cimareme Padalarang
Sementara itu, Ketua P4KBB, Yacob Anwar Leuwi mengatakan, kawasan Cimareme, Kecamatan Padalarang, merupakan salah satu simpul transportasi vital di Bandung Barat. Jalur ini menjadi pertemuan arus kendaraan dari arah Padalarang, Cimahi, hingga jalur menuju Kota Bandung dan Cianjur.
Setiap hari, ribuan kendaraan pribadi, angkutan umum, dan truk logistik menumpuk di kawasan ini. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kemacetan panjang yang merugikan aktivitas masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor industri.
“Flyover Cimareme diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan mobilitas masyarakat Bandung Barat,” ujarnya.
Sejarah Panjang Penundaan Flyover Cimareme
Dijelaskan Yacob, sejak perencanaan awal pada 2015, proyek Flyover Cimareme sudah beberapa kali masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun provinsi. Namun, realisasinya selalu tertunda karena kendala anggaran dan pembebasan lahan.
“Banyak masyarakat Bandung Barat bahkan sempat menyuarakan aspirasi melalui aksi protes, mengingat kondisi lalu lintas yang semakin parah. Meski demikian, hingga kini pembangunan fisik flyover tak kunjung dimulai,” ujarnya.
P4KPB menilai, pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen nyata agar proyek ini tidak hanya sekadar wacana. Dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat juga perlu diperjuangkan secara serius.
Selain pemerintah daerah dan masyarakat, kata dia, keterlibatan DPRD KBB juga dinilai penting. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran dalam mengawal anggaran serta kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.
P4KPB berharap sinergi antara Pemda KBB, DPRD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat bisa terwujud, sehingga pembangunan flyover tidak lagi tertunda.
“Kalau kita terus menunggu tanpa ada tekanan publik, proyek ini bisa semakin lama. Oleh karena itu, peran masyarakat melalui P4KPB adalah mengingatkan sekaligus mendorong agar pemerintah serius menuntaskan hambatan,” tegasnya.
Pembebasan Lahan Jadi Kunci
Yacob memaparkan, persoalan pembebasan lahan memang kerap menjadi hambatan utama dalam berbagai proyek infrastruktur. Di Cimareme, masalah ini semakin kompleks karena sebagian lahan yang sudah dibebaskan masih digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari.
Selain itu, ada juga lahan yang status kepemilikannya masih tumpang tindih sehingga proses sertifikasi membutuhkan waktu panjang. Tidak jarang, persoalan ganti rugi menjadi pemicu tarik ulur antara pemerintah dan pemilik lahan.
Bagi warga, kehadiran flyover bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kualitas hidup. Dengan terurai kemacetan, akses menuju sekolah, pasar, tempat kerja, hingga rumah sakit akan lebih lancar.
Selain itu, kelancaran arus transportasi diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pedagang dan pelaku usaha kecil akan lebih mudah menjangkau konsumen, sementara kawasan industri di sekitar Cimareme akan lebih efisien dalam distribusi.
“Kalau flyover jadi dibangun, itu bukan hanya untuk Cimareme, tapi untuk semua warga Bandung Barat yang setiap hari melintas,” ujar Yacob.
Pembangunan Flyover Cimareme menjadi bagian dari visi besar Bandung Barat untuk meningkatkan daya saing daerah. Infrastruktur transportasi yang memadai akan memperkuat posisi KBB sebagai daerah penyangga Bandung Raya sekaligus kawasan industri dan pariwisata.
Meski demikian, tanpa penyelesaian pembebasan lahan, proyek ini akan terus terhambat. Karena itu, Pemda KBB bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan segera menemukan solusi komprehensif agar pembangunan dapat dimulai.
Dalam kesempatan itu, audiensi yang berlangsung di Kantor Pemkab KBB, Rabu (17/9/2025), dihadiri Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Aan Sopian, serta perwakilan P4KBB yang dipimpin Yacob Leuwi Anwar dan kolega.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
