SEKITARKITA.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini ditandai dalam rapat paripurna di Gedung DPRD KBB, Rabu (1/10/2025).
Dalam sidang paripurna yang berlangsung khidmat, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, membacakan pendapat resmi Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam momentum penting ini bukan hanya sebagai agenda pemerintahan, tetapi juga sebagai wujud komitmen kita untuk bermusyawarah menentukan arah pembangunan daerah melalui APBD yang insyaallah amanah, transparan, dan berpihak pada rakyat,” ujar Asep Ismail.
Rancangan KUA-PPAS 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan tema pembangunan: “Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah.”
Selain itu, dokumen anggaran ini juga menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, yang menitikberatkan pada peningkatan efisiensi, produktivitas, serta daya saing daerah.
Struktur KUA-PPAS 2026 Kabupaten Bandung Barat
Secara garis besar, struktur KUA-PPAS 2026 KBB adalah sebagai berikut:
-Pendapatan Daerah: Rp2,87 triliun
-Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,04 triliun
-Pendapatan Transfer: Rp1,83 triliun
Belanja Daerah: Rp2,9 triliun
-Belanja Operasi: Rp2,15 triliun
-Belanja Modal: Rp211 miliar
-Belanja Tidak Terduga: Rp37,9 miliar
-Belanja Transfer: Rp496 miliar
Dengan demikian, terdapat selisih atau defisit anggaran sebesar Rp25,96 miliar.
Meski defisit terjadi, Pemkab Bandung Barat optimistis bahwa kebijakan fiskal dalam KUA-PPAS 2026 akan mampu mendorong pembangunan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Program dan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan di Kabupaten Bandung Barat tercinta,” lanjut Asep Ismail.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD KBB, khususnya Badan Anggaran, yang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bekerja keras hingga tercapainya kesepakatan.
“Sekali lagi, saya atas nama Wakil Bupati mewakili Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan pemerintah daerah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya demi terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2026,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
