SEKITARKITA.id – Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai sorotan tajam.
Tak hanya molor berjam-jam, forum resmi tersebut juga diwarnai minimnya kehadiran anggota dewan hingga munculnya teka-teki anggaran Rp90 miliar yang belum terjelaskan.
Sidang yang semula dijadwalkan lebih awal itu baru dimulai sekitar pukul 16.30 WIB. Ironisnya, saat sidang akhirnya dibuka, mayoritas kursi mewah anggota DPRD justru tampak kosong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan pewarta Sekitarkita.id di lokasi, sedikitnya 21 kursi anggota dewan tidak terisi.
Situasi ini memperkuat kesan lemahnya komitmen wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Kedisiplinan dan etika anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat juga kembali dipertanyakan.
Di tengah jalannya sidang, dinamika semakin mencolok ketika Ketua Komisi 3, Pither Tjuandys, terlihat meninggalkan ruang sidang (walk out).
Sementara itu, pimpinan dewan Dadan Supardan diketahui tidak hadir karena mengikuti agenda Muscab Golkar DPD Jawa Barat.
Tiga anggota dewan lainya juga turut meninggalkan ruang rapat saat Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 masih berlangsung, Selasa (31/3/2026).
Ketiga anggota tersebut adalah Deni Setiawan dari Fraksi PDI-P, Syifa Purnama Dewi dari Fraksi Golkar, dan Iwan Ridwan Setiawan dari Fraksi PDI-P.
Kondisi tersebut mendapat kritik keras dari pengamat politik dan pemerintahan, Djamu Kertabudi.
Ia menilai DPRD KBB gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan cenderung hanya menjalankan rutinitas tahunan.
Menurut Djamu, DPRD tidak melakukan evaluasi mendalam terhadap tindak lanjut rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya.
“Setiap tahun hanya menghasilkan rekomendasi baru tanpa mengkaji apakah rekomendasi sebelumnya sudah terealisasi atau belum. Ini menunjukkan tidak adanya kesinambungan dalam pengawasan,” ujarnya saat ditemui di Gedung mewah DPRD KBB yang juga menghadiri sebagai tamu undangan, Selasa (31/3).
Ia menegaskan bahwa seharusnya DPRD mampu mengukur capaian program pemerintah secara konkret, bukan sekadar menyusun catatan administratif.
Djamu juga mengkritisi arah rekomendasi DPRD dalam penanganan kemiskinan di Bandung Barat.
Ia menilai fokus kebijakan masih keliru karena terlalu menitikberatkan pada aspek pendukung.
Menurutnya, program seperti perbaikan infrastruktur atau rumah tidak layak huni (Rutilahu) memang penting, namun bukan solusi utama dalam mengentaskan kemiskinan.
“Yang lebih esensial adalah bagaimana pemerintah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi beban pengeluaran lewat bantuan sosial,” jelasnya.
Misteri Anggaran Rp90 Miliar Jadi Sorotan Utama
Isu paling krusial dalam sidang tersebut adalah munculnya angka Rp90 miliar dalam pos pengeluaran pembiayaan yang hingga kini belum memiliki rincian jelas.
Djamu mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut, mengingat secara konsep, pengeluaran pembiayaan seharusnya bersifat investasi atau penyertaan modal yang nantinya akan kembali ke kas daerah.
“Rp90 miliar itu digunakan untuk apa? Penyertaan modal ke mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka karena menyangkut akuntabilitas keuangan daerah,” tegasnya.
Ia mengaku telah mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada pejabat terkait, namun belum mendapatkan jawaban pasti.
“Bahkan pejabatnya sendiri mengatakan masih akan menelusuri. Ini tentu menjadi tanda tanya besar, bagaimana mungkin angka sebesar itu belum memiliki penjelasan detail,” tambahnya.
Minimnya kehadiran anggota dewan, molornya sidang, hingga belum jelasnya penggunaan anggaran Rp90 miliar menjadi catatan serius bagi publik Bandung Barat.
Situasi ini dinilai mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD KBB Buka Suara soal Kursi Kosong saat Paripurna
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi buka suara terkait sorotan publik atas banyaknya kursi kosong dalam rapat paripurna LKPJ.
Mahdi mengakui adanya sejumlah anggota dewan yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi itu tidak lepas dari adanya agenda lain, khususnya kegiatan partai politik yang tidak bisa ditinggalkan.
“Kami selalu menekankan tidak boleh ada kursi kosong kecuali ada kepentingan yang benar-benar urgent, biasanya terkait agenda partai. Karena bagaimanapun, kami juga berasal dari partai, jadi tidak bisa sepenuhnya menahan,” ujar Mahdi usai rapat paripurna.
DPRD Klaim Kehadiran Sudah Penuhi Kuorum
Meski terlihat banyak kursi kosong, Mahdi memastikan bahwa jumlah kehadiran anggota dewan tetap memenuhi syarat kuorum untuk melaksanakan sidang secara sah.
Ia menyebutkan, sebanyak 35 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut.
Menurutnya, mayoritas anggota yang hadir merupakan bagian dari Panitia Khusus (Pansus) yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pembahasan LKPJ Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Yang hadir ini anggota Pansus, karena ini agenda penting terkait pernyataan Pansus. Jadi yang tidak hadir itu kebanyakan bukan bagian dari Pansus,” jelasnya.
Kendati demikian, Mahdi menegaskan bahwa ketidakhadiran anggota DPRD tetap tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar, meskipun mereka bukan bagian dari Pansus.
Ia menekankan bahwa kehadiran dalam rapat paripurna tetap merupakan kewajiban seluruh anggota dewan.
“Bukan berarti yang bukan anggota Pansus boleh tidak hadir. Tetap saja, kehadiran itu penting. Tapi memang ada yang berhalangan karena agenda partai atau kegiatan lain,” tegasnya.
Rapat paripurna ini merupakan bagian krusial dalam proses evaluasi kinerja kepala daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam agenda tersebut, DPRD juga membacakan keputusan terkait rekomendasi atas LKPJ yang akan menjadi bahan perbaikan bagi jalannya pemerintahan daerah ke depan.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Sekretaris Daerah Ade Zakir, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, para wakil ketua DPRD, kepala perangkat daerah, serta sejumlah anggota dewan lintas fraksi.
Editor : Abdul Kholilulloh
