SEKITARKITA.id – Membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga Rp200,5 miliar menjadi sorotan tajam DPRD.
Angka tersebut dinilai sebagai sinyal kuat perlunya percepatan realisasi program dan pembenahan tata kelola anggaran daerah.
Sorotan ini mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD KBB terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Selasa (31/3/2026).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD KBB, Jajang Sukmahari, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin SiLPA besar terus berulang tanpa evaluasi mendalam.
Ia menilai, tingginya sisa anggaran justru mencerminkan belum optimalnya penyerapan program pembangunan.
“Ini harus menjadi alarm serius. Anggaran yang tidak terserap berarti ada program yang tidak berjalan dan kebutuhan masyarakat yang tertunda,” ujarnya.
Jajang mengungkapkan, sebelum audit dilakukan, SiLPA tercatat sekitar Rp127 miliar. Namun setelah ditambah akumulasi dari tahun sebelumnya, jumlahnya melonjak hingga Rp200,5 miliar.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa semata-mata dibungkus dengan alasan efisiensi.
DPRD menilai, besarnya SiLPA juga berpotensi menunjukkan lemahnya perencanaan serta lambannya eksekusi program di lapangan.
“Efisiensi itu baik, tapi harus terukur. Kalau anggaran tidak digunakan, itu bukan efisiensi, melainkan kegagalan menjalankan program,” tegas politisi PKS tersebut.
Dalam pembahasan LKPJ, Pansus VIII juga menekankan pentingnya perubahan pola kerja pemerintah daerah.
Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus dilakukan secara lebih tepat waktu, responsif, dan berorientasi hasil.
DPRD KBB pun mendesak agar pembahasan perubahan APBD 2026 dipercepat, sehingga sisa anggaran yang ada dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami ingin anggaran ini segera bergerak. Jangan sampai hanya menjadi angka di laporan tanpa dampak nyata bagi publik,” katanya.
Lebih lanjut, DPRD menegaskan bahwa SiLPA tidak boleh menjadi angka pasif yang terus mengendap setiap tahun.
Seluruh sisa anggaran harus segera dioptimalkan untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat.
“Ini uang rakyat. Harus kembali ke rakyat dalam bentuk program nyata, bukan sekadar tersimpan dalam laporan keuangan,” pungkas Jajang.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
