SEKITARKITA.id – Persoalan kemampuan fiskal Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan. Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tingginya kebutuhan pembangunan, Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dibenahi pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian P4KBB adalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandung Barat. Organisasi tersebut menilai persoalan fiskal tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menyangkut optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.
Ketua P4KBB, Yacob Anwar Leuwi mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, Jumat, 7 Agustus 2026 lalu dan memberikan beberapa pandangan terkait carut marut diwilayahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yacob, audiensi berlangsung cukup panjang karena membahas sejumlah persoalan strategis yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Ia mengapresiasi respons Wakil Bupati Bandung Barat yang dinilai terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan P4KBB.
“Tanggapan Pak Wakil Bupati bagus, beliau sangat responsif karena kami memberikan masukan yang positif, konstruktif, dan juga terukur,” kata Yacob kepada sekitarkita.id, Senin 10 Agustus 2026.
Meski mengapresiasi respons Pemkab Bandung Barat, P4KBB menyoroti capaian PAD yang dinilai belum sebanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat.
Yacob membandingkan PAD Bandung Barat dengan Kota Cimahi. Menurutnya, Kota Cimahi yang hanya memiliki tiga kecamatan mampu membukukan PAD sekitar Rp630 miliar hingga Rp650 miliar.
Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 16 kecamatan disebut berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp800 miliar.
“Kalau kita hitung, Cimahi itu cuma tiga kecamatan, tapi PAD-nya besar. Kita 16 kecamatan, PAD-nya hancur-hancuran. Rp800 miliar itu sudah tidak rasional. Harusnya minimal tiga kali lipat dari Kota Cimahi,” ungkap Yacob.
Menurut dia, perbandingan tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan pendapatan daerah di Bandung Barat perlu dievaluasi secara menyeluruh.
P4KBB menduga masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara maksimal. Karena itu, pembenahan manajemen dan sistem pengelolaan PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Makanya kami memberikan masukan, mungkin ada manajemen yang salah atau sistem yang harus diperbaiki supaya jangan terjadi kebocoran-kebocoran di Bandung Barat. Pasti ada yang salah,” tegasnya.
Selain persoalan PAD, P4KBB turut menyoroti rencana pembangunan Flyover Cimareme yang dinilai menjadi salah satu proyek strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan di kawasan perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
Yacob menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mulai memproses lelang penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan nilai hampir Rp800 juta.
Tahapan tersebut dinilai menjadi bagian penting menuju penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga pelaksanaan pembangunan Flyover Cimareme.
P4KBB meminta Pemkab Bandung Barat tidak hanya menunggu proses dari pemerintah provinsi, tetapi aktif mengawal seluruh tahapan pembangunan agar proyek tersebut dapat direalisasikan sesuai target.
“Kami minta kepada Pemkab Bandung Barat untuk mengawal kegiatan AMDAL yang sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan tahun 2027 Flyover Cimareme sudah mulai dikerjakan,” kata Yacob.
Menurutnya, pengawalan proyek Flyover Cimareme juga harus melibatkan masyarakat dan berbagai elemen terkait. P4KBB menyatakan siap ikut mengawal proses pembangunan tersebut karena proyek itu menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Persoalan pembebasan lahan menjadi salah satu tantangan yang harus segera dipikirkan. Terlebih, kondisi fiskal Bandung Barat dinilai belum cukup kuat untuk menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Karena itu, P4KBB mendorong adanya kolaborasi antara Pemkab Bandung Barat dengan dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di kawasan Cimareme dan sekitarnya.
Yacob menyebut sejumlah perusahaan besar seperti Sanbe Farma dan Indofood dapat dilibatkan dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kalau APBD Bandung Barat tidak ada uang, coba libatkan para pengusaha. Ada Sanbe Farma, Indofood, dan perusahaan besar lainnya. Mereka kan menggunakan jalan itu setiap hari. Minimal melalui CSR mereka bisa ikut membantu pembebasan lahan,” paparnya.
Ia menilai Pemkab Bandung Barat perlu mengambil inisiatif dengan mengundang kalangan dunia usaha untuk duduk bersama membahas skema kolaborasi pembangunan.
Dengan adanya komitmen pembangunan Flyover Cimareme dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut Yacob, persoalan berikutnya adalah memastikan kebutuhan pembebasan lahan dapat diselesaikan.
“Pak Bupati bisa mengundang mereka untuk bekerja sama. Flyover-nya kan sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tinggal bagaimana pembebasan lahannya didukung bersama,” ujarnya.
P4KBB menilai berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Bandung Barat bukan hanya soal keterbatasan anggaran.
Optimalisasi PAD, pembenahan tata kelola pemerintahan, penguatan sistem penerimaan daerah hingga kolaborasi dengan sektor swasta dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Kabupaten Bandung Barat.
Di sisi lain, proyek strategis seperti Flyover Cimareme membutuhkan pengawalan lintas pihak agar tidak berhenti pada tahap perencanaan.
P4KBB berharap Pemkab Bandung Barat mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada sekaligus membangun pola kolaborasi dengan pemerintah provinsi, masyarakat dan dunia usaha.
Dengan kondisi fiskal yang masih menjadi tantangan, kemampuan Pemkab Bandung Barat dalam mengoptimalkan PAD dan mencari sumber pembiayaan alternatif akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberlanjutan pembangunan, termasuk realisasi Flyover Cimareme yang ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
