SEKITARKITA.id – Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 digelar di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak awal transformasi pembangunan melalui visi “Bandung Barat Amanah”.
Menurutnya, tema pembangunan yang diusung yakni peningkatan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur, telah menjadi arah strategis dalam pemerataan kualitas hidup masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jeje memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tercatat mencapai 5,28 persen, melampaui target 5,07 persen.
Selain itu, PDRB per kapita mencapai Rp34,54 juta, lebih tinggi dari target Rp34,09 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 71,65 poin dari sebelumnya 70,77 poin.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,87 persen, di bawah target maksimal 9,98 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 6,60 persen.
“Distribusi pendapatan masyarakat juga semakin merata, tercermin dari rasio gini yang membaik menjadi 0,364 poin. Bahkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 65,85 poin, jauh melampaui target 59,59 poin,” jelas Jeje dalam keterangannya.
Namun demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat kekurangan, khususnya dalam penyajian data stunting dan emisi gas rumah kaca yang belum optimal.
Dalam aspek pengelolaan keuangan, kata Jeje, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,39 triliun atau 98,58 persen dari target Rp3,44 triliun.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp981,43 miliar atau 97,01 persen, sementara pendapatan transfer mencapai Rp2,41 triliun,” ujarnya.
Dikatakan Jeje, adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp3,27 triliun atau 92,77 persen dari anggaran Rp3,52 triliun.
Sementara penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp78,23 miliar terealisasi 100 persen.
“Pemerintah daerah juga menerima catatan DPRD untuk menekan angka SILPA, khususnya yang berasal dari program yang tidak terlaksana,” terangnya.
Lebih lanjut Jeje paparkan, di sektor pelayanan dasar, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai rata-rata 98,50 persen.
“Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah mencapai 12,26 tahun dan rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 8,34 tahun,” sebutnya.
Sementara di sektor kesehatan, angka kematian ibu (AKI) turun menjadi 67,20 per 100.000 kelahiran hidup, serta prevalensi balita gizi buruk berhasil ditekan hingga 0,066 persen.
Dalam pembangunan infrastruktur, kondisi jalan mantap mencapai 78,80 persen, melampaui target 74,01 persen, dengan total penanganan jalan sepanjang 36,858 kilometer.
Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Menanggapi rekomendasi DPRD, Jeje menyatakan pihaknya menerima seluruh catatan strategis dan berkomitmen menindaklanjutinya dengan langkah konkret.
Beberapa langkah prioritas yang akan dilakukan antara lain percepatan penyelesaian sengketa tanah sekolah, revitalisasi sarana pendidikan, pemenuhan dokter spesialis, serta transformasi layanan puskesmas.
Selain itu, penguatan infrastruktur lingkungan akan dilakukan melalui optimalisasi sistem drainase, penambahan armada sampah, serta dukungan terhadap program rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Pemkab Bandung Barat juga akan memperkuat tata kelola keuangan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi guna meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan,” kata Jeje kembali.
Evaluasi belanja daerah juga akan diperketat, termasuk optimalisasi belanja modal agar menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Di sisi lain, pemerintah akan mendorong ekonomi inklusif melalui penguatan UMKM, sektor padat karya, serta pengembangan pertanian modern guna menciptakan lapangan kerja.
Langkah strategis lainnya adalah percepatan integrasi data melalui program Satu Data Daerah, khususnya terkait stunting dan lingkungan.
Selain itu, fungsi Inspektorat akan diperkuat melalui penerapan audit berbasis risiko serta peningkatan peran APIP sebagai sistem peringatan dini.
“Seluruh catatan ini akan menjadi acuan utama dalam penyempurnaan kebijakan tahun 2026 serta perencanaan pembangunan tahun 2027,” ujar Jeje menandaskan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih merata, transparan, dan berkelanjutan.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
