SEKITARKITA.id – Pernyataan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail terkait dugaan pencatutan namanya dalam proses perburuan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menuai tanggapan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pengurus Harian DPD Partai Golkar KBB, Gaston Barus, menilai pernyataan tersebut justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap tata kelola birokrasi yang dipimpin Jeje, terutama menjelang rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Gaston, apabila mekanisme pengangkatan dan mutasi ASN dijalankan sesuai aturan serta mengedepankan sistem merit, maka pihak yang mengaku membawa nama bupati seharusnya tidak memiliki pengaruh terhadap proses tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau mekanisme berjalan sesuai aturan, siapa pun yang mengaku membawa nama bupati tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena jabatan ASN itu ada prosesnya, ada Baperjakat, ada Sekda, ada BKPSDM, dan ada sistem merit yang menjadi dasar penilaian,” kata Gaston kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).
Gaston mengaku heran isu dugaan pencatutan nama justru disampaikan langsung oleh kepala daerah yang memiliki kewenangan sebagai pembina ASN.
Menurutnya, pernyataan tersebut dapat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kondisi birokrasi di Kabupaten Bandung Barat.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang, kenapa bupati sendiri yang mengangkat isu ini ke ruang publik? Seharusnya kepala daerah memberikan kepastian bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan, bukan malah memunculkan kesan seolah ada praktik-praktik yang mengganggu proses mutasi,” ujarnya.
Ia juga menilai ajakan untuk membawa persoalan tersebut ke aparat penegak hukum (APH) sebaiknya didasarkan pada bukti dan laporan yang jelas.
“Kalau sistem birokrasi berjalan sebagaimana mestinya, dugaan pencatutan nama tidak akan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir penempatan jabatan. Yang penting sistemnya dijaga dan diawasi,” katanya.
Selain menyoroti polemik pencatutan nama, Gaston juga meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat lebih fokus pada program pembangunan yang dinilai masih belum terlihat secara jelas.
Ia menilai masyarakat saat ini membutuhkan kepastian mengenai arah pembangunan daerah dibanding terus disuguhi berbagai polemik.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu kepastian arah pembangunan. Mana program prioritasnya, mana target yang ingin dicapai. Jangan sampai energi pemerintah habis hanya untuk merespons isu-isu yang sebenarnya tidak substansial,” tegasnya.
Gaston juga mengkritisi sejumlah kebijakan rotasi pejabat yang dinilai kurang efektif, termasuk mutasi ASN yang akan segera memasuki masa pensiun.
Menurutnya, pejabat yang ditempatkan di posisi baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, program, dan organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.
“Orang mau pensiun malah dipindah ke dinas baru. Untuk penyesuaian saja butuh waktu. Belum selesai memahami tugas baru, sudah pensiun. Ini yang membuat publik bertanya-tanya apa urgensinya,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti masih adanya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang cukup lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Padahal, kata dia, kewenangan Plt terbatas dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan program maupun anggaran.
“Ada jabatan yang bertahun-tahun diisi Plt. Ini persoalan nyata yang seharusnya segera diselesaikan karena berdampak langsung terhadap efektivitas pemerintahan,” katanya.
Gaston berharap Bupati Jeje lebih mengutamakan penguatan sistem birokrasi dibanding merespons isu yang belum memiliki kejelasan.
“Pak Bupati jangan terlalu mudah terpengaruh isu atau gosip. Jalankan saja mekanisme yang ada. Kalau aturan dipahami dan dijalankan dengan benar, tidak akan ada persoalan. Jangan sampai pernyataan kepala daerah justru membuat Bandung Barat terkesan menyeramkan bagi ASN maupun masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan dirinya tidak pernah memberikan ruang kepada siapa pun untuk membawa atau mencatut namanya demi memperoleh jabatan tertentu di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
“Saya sering mendengar ada yang membawa nama saya untuk mendapatkan jabatan tertentu. Saya pastikan itu tidak ada. Saya tidak memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan hal tersebut,” tegas Jeje.
Jeje juga mengimbau masyarakat maupun ASN yang mengetahui dugaan praktik jual beli jabatan agar melaporkannya kepada Pemkab Bandung Barat, Polres Cimahi, maupun Kejaksaan Negeri untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
