SEKITARKITA.id – Persoalan ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan.
Infrastruktur sekolah yang belum memadai, fasilitas sanitasi minim, hingga pelayanan kesehatan berbasis digital yang masih membingungkan masyarakat dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri telah menetapkan arah pembangunan daerah melalui Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.337-Bappelitbangda/2025 yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dasar dan percepatan pertumbuhan ekonomi hingga wilayah perdesaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Nur Djulaeha menilai langkah Jeje Ritchie Ismail yang memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sudah berada pada jalur yang tepat.
“Apa yang dilakukan Pak Bupati itu sudah sangat tepat, karena sesuai amanat undang-undang. Pendidikan dan kesehatan memang harus menjadi prioritas pelayanan dasar,” kata Nur saat ditemui usai pelepasan calon Haji di Masjid As-Sidiq, Pemkab Bandung Barat, Rabu (13/5/2026).
Meski begitu, Nur mengakui kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil kunjungan DPRD, wilayah Bandung Barat bagian selatan masih menghadapi berbagai persoalan serius, terutama terkait sarana pendidikan.
“Yang paling banyak kami dapat laporan memang di wilayah selatan. Sarana pendidikan di sana masih banyak yang belum sesuai harapan,” ungkapnya.
Pemkab Bandung Barat sebelumnya telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, pemerintah daerah menyiapkan anggaran rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP dengan total pagu mencapai Rp20 miliar.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada tenaga pengajar, tetapi juga harus dibarengi dengan perbaikan fasilitas sekolah dan lingkungan belajar yang layak.
“Kita ingin anak-anak nyaman saat belajar. Tapi kalau tempatnya tidak nyaman, kebersihannya kurang, MCK-nya belum memadai, tentu itu jadi persoalan juga,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bandung Barat juga telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan Puskesmas Ciwaruga senilai Rp1,6 miliar serta pengadaan Gedung Cathlab Single Plane di RSUD Bandung Barat sebesar Rp2,2 miliar.
Namun demikian, Nur menyoroti implementasi layanan kesehatan digital, khususnya sistem digitalisasi BPJS yang dinilai masih menyulitkan sebagian masyarakat.
“Memang tujuan digitalisasi BPJS itu supaya pelayanan lebih cepat. Tapi masyarakat kita masih banyak yang gaptek dan awam terhadap digital,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah desa dan fasilitas layanan kesehatan lebih aktif memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat agar perubahan sistem pelayanan tidak menimbulkan kebingungan baru.
Nur memastikan DPRD Kabupaten Bandung Barat akan terus mengawal penganggaran agar lebih tepat sasaran, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya.
“Kita ingin setiap anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan berbagai persoalan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan telah disampaikan kepada dinas terkait agar segera menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah.
“Baik perbaikan maupun berbagai permasalahannya harus secepatnya diselesaikan,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
