Menteri Perumahan dan Wilayah Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan dana program bedah pada tahun 2026.rumah tak layak hunisekitar delapan kali lebih besar sekali dibanding tahun ini.
Program bedah rumahyang dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun ini anggarannya masih sebesar 45 ribu unit, akan meningkatkan alokasi untuk hingga 400 ribu unitrumahtahun berikutnya. Tujuan program tersebut adalah masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin.
“Program BSPS tahun akan datang akan naik sekitar delapan kali lipat dibanding tahun ini, kenaikannya sangat luar biasa,” kata Maruarar Sirait saat meninjau perkembangan Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta di Bantul, Yogyakarta, Jumat malam, 7 November 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maruarar Sirait menyampaikan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian yang ia pimpin.
Ia menjelaskan, dari complete anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sekitar Rp 10,89 triliun, sebesar Rp 8,1 triliun atau 80 persen diantaranya dialokasikan oleh Prabowo khusus untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni bagi warga miskin.
Dengan peningkatan signifikan anggaran operasional rumah sakit, menurut Maruarar Sirait, Presiden Prabowo tidak menyebutkan efisiensi anggaran seperti yang sepanjang ini menjadi tuntutan.
“Kebijakan (menambah anggaran pembangunan rumah) ini merupakan kebijakan anggaran yang berpihak, untuk rakyat miskin. Presiden tidak membicarakan efisiensi, namun beliau murah hati, murah hati dalam arti yang positif yaitu menempatkan rakyat di atas segalanya,” kata Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara.
Maruarar Sirait menyampaikan, sementara terdapat sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai tempat tinggal. Selain itu, 26,9 juta orang lainnya tinggal di rumah yang tidak layak untuk ditempati. Untuk itu, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo, menurutnya, berencana membangun lebih sejumlah besar rumah subsidi dan memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni tersebut.
“Anggaran perumahan subsidi juga telah meningkat signifikan oleh Presiden. Andai sebelumnya hanya membangun 200-220 ribu unit setiap tahun, kini naik menjadi 350 ribu unit in keeping with tahun,” ungkapnya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya memperluas akses perumahan bagi masyarakat miskin. Tetapi, peningkatan ini juga dianggap mampu menggerakkan perekonomian rakyat, sebab pembangunan satu unit rumah subsidi saja bisa melibatkan empat mencapai lima pekerja.
“Itu baru para pekerja, belum ibu-ibu penjaja di sekitar proyek, belum toko bangunan, belum sopir truk dan belum industri bahan bangunan, ekosistemnya yang mendapat manfaat besar,” ungkapnya.
Ditanyai mengenai usulan perluasan rumah subsidi yang pernah diajukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Maruarar Sirait menyampaikan masih dalam proses evaluasi.
Purbaya pernah mengusulkan agar luas rumah subsidi diperbaiki dari ukuran yang sementara ditentukan yaitu 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen.
Maruarar Sirait rencananya akan melanjutkan komunikasi dengan Purbaya guna membahas usulan perluasan rumah subsidi tersebut.
“Nanti kami akan memeriksa anggarannya, saya akan bertanya kepada Pak Purbaya, bentuk dukungan kementerian apa saja,” katanya.
Menurut Maruarar Sirait, usulan tersebut bisa saja mungkin secepatnya diwujudkan andai anggarannya juga disetujui. Sebab perluasan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pembiayaan.
“Andai kami akan sangat bersenang-senang sekali (perluasan) tersebut bisa terwujud dengan adanya penambahan anggaran, sebab hal ini semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Maruarar Sirait menyampaikan, selain mempercepat pembangunan rumah subsidi dan program bedah rumah untuk masyarakat miskin, kementeriannya juga sedang memperkuat program yang ditujukan bagi pegawai negeri sipil atau ASN.
Seperti pembangunan perumahan yang layak huni untuk Korps Adyaksa atau kejaksaan, yang juga merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti Rusun ASN Kejati DI Yogyakarta ini, telah dibangun dengan baik dan berkualitas serta bisa menjadi contoh yang baik,” tutur Ara.
Maruarar Sirait menyampaikan, pembangunan rusun ASN kejaksaan tersebut juga merupakan wujud apresiasi terhadap kejaksaan yang telah berjuang keras dalam menjalankan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
