TRIBUNNNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, memberikan dukungan penuh serta apresiasi yang tinggi terhadap semangat kembali diajukannya penghargaan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia ke-2, Jenderal Besar H.M. Soeharto.
Dukungan ini diberikan dengan mempertimbangkan berbagai pencapaian dan kontribusi penting Soeharto terhadap bangsa Indonesia, yang perlu dievaluasi secara objektif, seimbang, dan proporsional.
“Sejarah bolak-balik bangsa mendatanya dengan tinta emas peran utama Alm. Soeharto. Secara historis, beliau adalah tokoh yang memimpin transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masa pemerintahannya berhasil sembuh stabilitas nasional serta dasar ekonomi negara yang sempat hancur,” kata Singgih dalam pernyataannya kepada para wartawan (07/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak boleh mengabaikan jasa beliau dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui berbagai program yang terencana,” tambahnya.
Napak Tilas Kepemimpinan Soeharto
Singgih juga menekankan perlunya meninjau jasa dan kontribusi Soeharto secara menyeluruh.
Sepanjang lebih dari tiga puluh tahun memimpin, Soeharto menciptakan fondasi untuk stabilitas politik, kemandirian pangan, serta pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
Pada tahun 1984, Indonesia diakui oleh FAO (Meals and Agriculture Group) sebagai negara yang berhasil sampai swasembada beras, sebuah prestasi penting dalam bidang ketahanan pangan yang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi jutaan penduduk.
“Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) merupakan dua di antara berbagai kebijakan strategis yang tidak hanya mendorong sektor pertanian namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini adalah fakta dan knowledge yang tidak bisa dipungkiri,” tambahnya.
Dari sudut pandang keagamaan, Singgih yang pernah terlibat dalam Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), salah satu organisasi kemasyarakatan Golkar, menegaskan peran Soeharto dalam membuka ruang yang seimbang bagi kehidupan beragama.
Pemerintahan Orde Baru terkenal dengan kebijakannya yang memberi dukungan pembangunan tempat ibadah dan fasilitas keagamaan, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta mendorong hubungan yang positif antara berbagai komunitas agama.
“Stabilitas yang tercipta pada masa itu memungkinkan umat Islam dan penganut agama lain untuk beribadah dengan santai. Sejumlah besar kebijakan yang memberi dukungan perkembangan dakwah dan pendidikan agama, yang turut membentuk kepribadian bangsa,” tutur Singgih.
Dukungan dari Sejumlah besar Pihak
Sebagai perwakilan rakyat dari Partai Golkar, yang bangkit dan berkembang pada masa pemerintahan Soeharto, Singgih menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU, serta Parpol, termasuk Golkar, mencerminkan penilaian bersama terhadap jasa-jasa besar beliau.
“Dukungan yang luas ini memperlihatkan bahwa sejumlah besar komponen bangsa mengakui kontribusi positif Alm. Soeharto. Jelas, setiap masa kepemimpinan mempunyai dinamika dan catatan tersendiri. Tetapi, dalam menilai gelar Pahlawan Nasional, kita perlu berani lihat jasa dan pengabdiannya yang terbesar bagi tanah air, yang telah menciptakan fondasi penting bagi Indonesia fashionable,” ujarnya.
Singgih menyadari bahwa setiap tokoh penting pasti mempunyai dua sisi, yang memicu perdebatan pro dan kontra. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebaiknya dilihat sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya yang besar, tanpa mengabaikan kritik terhadap kelemahannya.
“Sejarah perlu dilihat secara menyeluruh, jujur, dan seimbang. Gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghargaan tertinggi negara terhadap kontribusi luar biasa yang melebihi tugas wajibnya. Dalam budaya Islam, kita diajarkan untuk mempertahankan hal-hal baik yang lama, serta mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah),” kata Singgih.
“Jasa Bapak Harto dalam perjuangan kemerdekaan, stabilitas, dan pembangunan dasar perekonomian nasional merupakan warisan yang tidak dapat ditolak,” katanya.
Menurut Singgih, Partai Golkar berkeyakinan bahwa penunjukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan tindakan yang tepat dalam rangka rekonsiliasi sejarah dan memperkuat nilai persatuan bangsa, serta memberikan penghargaan yang sesuai atas dedikasinya untuk kemajuan dan kesatuan NKRI.
Singgih mengharapkan proses evaluasi yang dilakukan pemerintah dan DPR bisa berjalan secara teliti, mengutamakan kelengkapan knowledge sejarah, serta mendengarkan berbagai pandangan agar sampai keputusan yang bijaksana dan cerdas demi persatuan bangsa.








