SEKITARKITA.id – Suasana haru bercampur pilu menyelimuti Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Puluhan warga hanya bisa terdiam, sebagian menangis, ketika alat berat beko mulai merobohkan sebagain rumah-rumah kosong yang berdiri di tepi Situ Ciburuy.
Pembongkaran ini merupakan bagian dari proyek lanjutan revitalisasi Situ Ciburuy yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan kawasan tersebut ikon wisata baru. Namun, di balik rencana besar itu, ratusan warga harus kehilangan tempat tinggal tanpa kejelasan kompensasi maupun relokasi.
Salah satu warga, Kampung Sirnasari, Cahyani Mulya Dewi (29), mengaku sangat terpukul. Rumah yang ia tinggali bersama kedua orang tua dan dua adiknya sejak 2012 akan dibongkar dan kini hanya menyisakan kenangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Udah hampir 12 tahun saya tinggal di sini, 1 KK ada 5 jiwa. Pas dapat surat pembongkaran saya kaget, karena barang-barang rumah tangga belum sempat diangkut,” kata Dewi saat ditemui wartawan termasuk sekitarkita.id, Kamis (18/9/2025).
Ia menegaskan, sampai kini tidak ada kompensasi maupun relokasi yang dijanjikan pemerintah. Bahkan pengajuan penundaan pembongkaran pun tak digubris.
“Saya bingung, belum ada tempat pindah. Untuk makan sehari-hari saja penghasilan pas-pasan, apalagi buat kontrakan,” keluhnya.
Ia menjelaskan, pihaknya mengaku tidak mendapatkan kompensasi maupun relokasi tempat. Bahkan Ia mengajukan untuk penundaan pembongkaran sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Saya bingung belum ada tempat atau lokasi pindah, jangankan biaya untuk ngontrak, untuk makan sehari-hari saja penghasilan pas pasan,” keluhnya.
Ironisnya, kata Dewi, kompensasi dari Pemprov Jawa Barat maupun dari Pemkab Bandung Barat tidak ada.
“Kemarin ke kediaman pak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi belum ada tanggapan karena tidak ketemu, warga pun udah ketemu kades cuman bilangnya tidak ada kompensasi, jadi bingung kami juga hanya bisa pasrah semoga pemerintah terketuk hatinya bagaimana nasib kita,” terangnya.
Hal serupa dirasakan warga lain bernama Neneng, yang mengaku hancur hatinya saat menyaksikan rumah peninggalan keluarganya akan dihancurkan.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi jangan biarkan kami tidur di jalan. Tolong ada biaya kontrakan atau tempat penampungan,” ujarnya lirih.
Revitalisasi Situ Ciburuy memang bisa menjadi kebanggaan Jawa Barat. Namun, keberhasilan sejati baru akan tercapai bila pembangunan tidak meninggalkan luka sosial.
“Yang kami minta hanya satu: diperlakukan sebagai manusia,” ucap Neneng, mewakili suara hati warga.
Pemandangan paling memilukan terlihat ketika seorang nenek duduk di atas puing rumahnya sambil memeluk cucu kecilnya.
“Rumah ini penuh kenangan,” ucapnya dengan suara bergetar.
“Pembangunan ini bagus, tapi jangan sampai ada warga tidur di tenda. Itu memalukan,” tambahnya.
“Warga mendukung 1000 persen. Tapi jangan biarkan mereka terlantar. Kami hanya berharap ada biaya kontrakan sementara atau tempat penampungan. Mereka sadar ini lahan negara, tapi mereka juga manusia,” sambungnya.
Kepala Desa Ciburuy, Firmansyah menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak program revitalisasi Situ Ciburuy. Namun ia meminta pemerintah memikirkan dampak sosial, terutama nasib warga yang harus kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha.
Menurut Firmansyah, sejauh ini ada 10 wilayah terdampak, yakni RW 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, dan 17. Dari wilayah tersebut, terdapat bangunan berupa rumah hunian permanen, tempat usaha, fasilitas umum, rumah ibadah, hingga sekolah kejar paket PKBM.
“Kalau untuk rumah hunian jumlahnya ada kisaran 50 sampai 60 unit rumah jika dengan bangunan tempat usaha sampai ratusan dan di RW 06 paling banyak di bongkar. Tapi secara real, jumlah pasti bangunan belum bisa dipastikan,” jelas Firmansyah.
Firmansyah menambahkan, pemerintah melalui Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jawa Barat sudah melakukan dua kali sosialisasi pembongkaran. Terakhir, warga menerima surat pemberitahuan pembongkaran pada Kamis (18/9/2025).
Pihak desa pun telah menyebarkan informasi tersebut ke RT dan RW di 10 wilayah terdampak. Warga kemudian menyampaikan aspirasi, terutama terkait tenggang waktu untuk mengosongkan rumah dan biaya pemindahan barang.
“Masyarakat berharap ada kebijakan dari pemerintah, karena untuk mengangkut barang butuh modal. Waktu yang diberikan sangat singkat untuk memindahkan barang dan mencari tempat tinggal baru,” ujar Firmansyah.
Firmansyah menyebut, berdasarkan pembahasan hingga saat ini, tidak ada kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi warga terdampak. Meski demikian, warga menyadari bahwa lahan yang ditempati memang merupakan lahan negara.
“Alhamdulillah warga kami sadar, ini bukan lahan warga, tapi lahan negara. Namun sebagian dari mereka berharap ada kompensasi, setidaknya bantuan biaya angkut barang dan tambahan waktu,” tambahnya.
Sebagai Kepala Desa, Firmansyah mengaku hanya bisa menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah.
“Saya hanya sebatas menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Keputusan sepenuhnya ada di pemerintah,” pungkasnya.
Revitalisasi Situ Ciburuy yang menjadi salah satu program strategis Jawa Barat ini bertujuan meningkatkan fungsi dan daya tarik kawasan wisata. Namun di balik itu, dampak sosial berupa kehilangan tempat tinggal dan usaha warga masih menjadi persoalan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan solusi yang manusiawi bagi warga terdampak.
Firmansyah, meminta pemerintah memikirkan dampak sosial pembongkaran rumah dalam proyek revitalisasi Situ Ciburuy. Warga berharap ada kompensasi dan tenggang waktu.
Pemerintah: Tanah Aset Negara, Tidak Ada Ganti Rugi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jawa Barat, Ninda Agustina Tri Daryani, menegaskan pembongkaran ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan.
“Bangunan di sempadan Situ Ciburuy itu tidak berizin. Awalnya semi permanen, lama-lama jadi permanen. Padahal fungsinya untuk penampungan air dan wisata. Karena itu kita kembalikan sesuai peruntukan,” jelas Ninda.
Ia menegaskan tidak ada ganti rugi karena tanah tersebut merupakan aset negara. Namun, aspirasi warga tetap akan difasilitasi melalui dinas terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Proyek revitalisasi Situ Ciburuy masuk dalam program strategis Pemprov Jabar. Kegiatannya mencakup pengerukan sedimentasi, pembangunan jalur pedestrian, taman tematik, area kuliner, hingga penataan Balai Pinton.
Tujuan utama proyek ini adalah menghadirkan destinasi wisata berkualitas sekaligus menjaga fungsi konservasi air. Namun, bagi warga terdampak, keberhasilan revitalisasi masih terasa jauh.
Yang lebih mereka pikirkan saat ini adalah tempat tinggal sementara dan masa depan anak-anak mereka.
“Yang kami minta hanya satu: diperlakukan sebagai manusia,” ucap Neneng, mewakili suara hati warga.
Revitalisasi Situ Ciburuy digadang-gadang akan menjadi kebanggaan Jawa Barat. Namun, keberhasilan sejati pembangunan hanya akan tercapai jika warga terdampak diperlakukan dengan manusiawi.
Puluhan warga Desa Ciburuy kini menunggu kebijakan bijak dari pemerintah, agar proyek wisata tidak menyisakan luka sosial dan derita panjang.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
