SEKITARKITA.id- Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menghantam Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kondisi ini menuai polemik ditengah kondisi ekonomi serba sulit.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB, Hasanudin, mengungkapkan sejumlah perusahaan dari sektor tambang, garmen, hingga percetakan terpaksa gulung tikar akibat tekanan ekonomi global.
“Sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat ada 279 pekerja dari 32 perusahaan yang di-PHK. Itu pun hanya data yang dilaporkan, angka riil kemungkinan lebih besar,” ujar Hasanudin, beberapa hari lalu saat ditemui di kantor Disnaker KBB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasanudin mengakui, penanggulangan PHK sulit dilakukan karena anggaran Disnaker hanya 0,19 persen dari APBD KBB.
Meski begitu, pihaknya tengah menyiapkan program penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang.
“Permintaan kerja di Jepang mencapai 800 ribu tenaga kerja. Kami targetkan setiap desa mengirim satu orang, total 200 warga KBB bisa berangkat tiap tahun. Dengan gaji rata-rata Rp15 juta per bulan, potensi devisa mencapai Rp36 miliar per tahun,” jelasnya.
Biaya keberangkatan sekitar Rp40 juta per orang. Desa diharapkan memberi subsidi Rp5 juta, sisanya dibiayai melalui pinjaman bank. Peserta akan dilatih LPK Hikari selama 5–6 bulan sebelum diberangkatkan.
Selain tekanan global, Hasanudin juga menyinggung soal tingginya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat yang membuat sebagian investor enggan menanam modal di Bandung Barat.
“Banyak perusahaan akhirnya memilih tutup atau mengurangi tenaga kerja. Dibutuhkan kebijakan komprehensif lintas sektor agar Bandung Barat tidak terjebak dalam krisis pengangguran berkepanjangan,” jelasnya.
Tiga Tambang Berhenti Operasi, 130 Pekerja Jadi Korban PHK
Disisi lain, Ketua Umum Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP KEP SPSI) Bandung Barat, Dadang Ramon, menegaskan bahwa dunia pertambangan menjadi sektor paling terpukul.
Menurutnya, setidaknya 130 pekerja tambang di Cipatat, KBB telah di-PHK akibat tiga perusahaan resmi menghentikan operasi hingga Agustus 2025:
“CV PSP, sekitar 70 pekerja di-PHK, PT PKPI, sekitar 30 pekerja di-PHK, PT EMI, sekitar 30 pekerja di-PHK,” ujar Dadang Ramon kepada Bangbara Group.
“Kondisi tenaga kerja di sektor pertambangan ini sangat pelik. Perusahaan kesulitan bahan baku, berebut suplai, dan akhirnya memilih berhenti beroperasi. Imbasnya, karyawan dirumahkan,” sambungnya.
Garmen & Percetakan Ikut Tumbang
Bukan hanya pertambangan, sektor lain juga ikut terpukul. PT Kwangduk, produsen jas ekspor asal KBB, pada Juli lalu merumahkan 400 karyawan karena kalah bersaing dalam perang harga global, termasuk dampak kebijakan dagang Presiden AS Donald Trump.
“Sementara itu, PT Remaja Rosda Karya, perusahaan percetakan dan penerbitan, resmi tutup. Seluruh pekerja kehilangan mata pencaharian setelah omzet turun drastis dan aset perusahaan mulai dijual,” tutup Ramon menandaskan.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
