SEKITARKITA.id — Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia menyatakan siap bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang diduga terlibat kasus korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.
Jeje menekankan bahwa pemerintahannya akan berjalan berdasarkan aturan yang jelas dan tidak akan menutup diri dari masukan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mendukung elemen masyarakat apabila menemukan hal janggal di Bandung Barat akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Jeje memastikan akan menggandeng seluruh stakeholder terkait, termasuk Polres Cimahi dan Kejaksaan, untuk mengawal perjalanan roda pemerintahan agar sesuai regulasi.
“Saya akan berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan untuk mengusut semua ini,” tegasnya.
Selain APH, Bupati juga akan mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal.
Jeje menegaskan tidak akan memberi ruang bagi tindakan melawan hukum di lingkungan ASN Bandung Barat.
Ia menyebut, setiap laporan masyarakat terkait dugaan korupsi atau pelanggaran administrasi akan ditindaklanjuti secara detail dan profesional.
“Bila ada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang administrasi maupun korupsi, saya akan segera perintahkan Inspektorat dan meminta APH melakukan pemeriksaan detail,” katanya.
Bupati Jeje menjamin sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.
Langkah ini, kata Jeje, diambil demi menjamin keadilan dan menjaga integritas pemerintahan.
“Jika mereka terbukti, tentunya akan segera melakukan evaluasi ataupun menggantinya, baik itu level kasi, kabid, sekdis, kabag, kepala dinas, kepala badan, para asisten, dan staf ahli, termasuk sekda,” tandasnya.
Langkah Bupati Jeje ini menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat integritas birokrasi, dan menciptakan pemerintahan bebas korupsi di Kabupaten Bandung Barat.
“Dengan dukungan masyarakat dan sinergi bersama APH, Pemkab Bandung Barat berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
