Literasi Inklusif untuk Solusi Masalah Sosial

Pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz yang berlangsung pada 4 November 2025 menghasilkan sebuah inisiatif baru, yaitu penerapan pendekatan literasi inklusif dalam menangani isu-isu sosial. Kesepakatan ini menjadi awal pergeseran pola pikir dari hanya memberikan bantuan menjadi membangun kemampuan berpikir masyarakat.

Sebagai bagian dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (P3SMPT) Perpusnas, saya menyaksikan bagaimana kerja sama ini berkembang dari ide menjadi tindakan nyata. Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kemensos kini mulai dipersiapkan bukan hanya sebagai tempat belajar alternatif, namun juga sebagai pusat literasi sosial.

Saya yakin bahwa andai diterapkan secara inklusif, literasi bisa berperan sebagai jembatan untuk keluar dari kemiskinan yang sangat parah. Literasi bukan hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, namun juga kemampuan memahami, mengelola, serta mendapatkan keuntungan dari informasi guna meningkatkan kualitas hidup.

Knowledge Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 memperlihatkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 0,85%, atau sekitar 2,38 juta penduduk. Angka ini memang merasakan penurunan, tetapi tujuan pemerintah untuk sampai tingkat kemiskinan ekstrem nol persen belum tercapai. Kelompok masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2 masih menjadi yang paling rentan terhadap gangguan ekonomi dan sosial.

Kemiskinan ekstrem tidak muncul secara mandiri. Ia bertumbuh dari kurangnya akses pendidikan, keterbatasan nutrisi, serta minimnya kemampuan kerja. Dengan jumlah besar anak dari keluarga miskin berhenti bersekolah bukan sebab malas, namun sebab tidak mampu memenuhi biaya dan tidak adanya dukungan belajar di rumah. Disisi berbeda, orang tua mereka bekerja di sektor tidak formal dengan penghasilan yang tidak stabil, dikarenakan mereka terjebak dalam siklus ketergantungan sosial.

Pada titik ini, literasi menjadi faktor penting. Literasi membuka kesempatan untuk memahami hak-hak, mengakses layanan publik, serta memutuskan yang bijaksana. Semakin tinggi kemampuan literasi, semakin besar peluang untuk keluar dari kondisi miskin.

Sekolah Rakyat dan Sistem Literasi yang Berbasis Wilayah

Kerja sama antara Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional menghasilkan konsep literasi inklusif yang berbasis wilayah, di mana Sekolah Rakyat, Perpustakaan Desa, serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di sekitar daerah terhubung dalam satu sistem pengetahuan. Tujuannya sederhana, tetapi penting: agar bantuan sosial tidak hanya berhenti di dalam kelas, namun menyebar ke lingkungan masyarakat.

Pada tahapan perencanaan, Sekolah Rakyat dipastikan akan mempunyai perpustakaan yang dinamis dan aktif. Ruang baca sederhana dibuat agar dapat menjadi tempat berkumpul bagi guru, relawan, serta anggota masyarakat. Perpustakaan di Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang sosial yang penuh dengan kehidupan, di mana anak-anak bisa membaca dan relawan mengajar dengan cara yang menyenangkan.

Saya percaya, kemampuan membaca dan menulis tidak berkembang sebab adanya gedung yang megah, melainkan sebab partisipasi masyarakat yang terbuka. Ketika guru, orang tua, dan warga aktif mengelola serta mendapatkan keuntungan dari perpustakaan, di sanalah literasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kepala Perpusnas juga mengungkapkan bahwa akan membentuk Relawan Literasi Masyarakat (Relima) untuk memberi dukungan inisiatif ini. Para relawan yang sementara itu berada di berbagai provinsi bertugas sebagai pendamping rutinitas literasi di sekolah dan lingkungan sekitar. Mereka memperkaya aktivitas membaca, diskusi, serta pelatihan dasar sesuai dengan kondisi sosial daerah masing-masing.

Kemampuan membaca dan menulis sebagai jalur pemberdayaan masyarakat

Kemiskinan ekstrem tidak cukup diatasi hanya melalui bantuan sosial dan pelatihan kerja jangka pendek. Masalah sosial yang muncul dari ketidakseimbangan informasi hanya bisa ditangani dengan meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan literasi masyarakat.

Melalui pendidikan yang inklusif, masyarakat belajar untuk memahami dan mengelola kehidupan secara mandiri. Mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, namun juga sebagai subjek yang aktif dalam mencari tau jalan keluar. Pendidikan memberi mereka kemampuan untuk mengenali peluang, menulis harapan, serta memahami masa depan dengan lebih optimis.

Melalui Pendidikan Rakyat, tingkat literasi menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghilangkan kemiskinan yang parah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, namun juga menciptakan kesadaran kritis serta kemandirian sosial.

Tujuan nol persen kemiskinan ekstrem tidak akan tercapai hanya dengan meningkatkan jumlah bantuan. Hal ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh penduduk mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pengetahuan dan peluang belajar selama hayat.

Yang sedang dikembangkan bersama oleh Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional adalah sebuah version inovatif: literasi sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan Sekolah Rakyat berupaya membuktikan bahwa penyelesaian masalah sosial dapat berawal dari hal yang paling sederhana—membuka buku, membaca bersama, serta menciptakan harapan dalam perjalanan keterbatasan.