SEKITARKITA.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai mempersiapkan berbagai strategi menghadapi Pemilu 2029. Salah satu agenda penting yang tengah dibahas adalah potensi penambahan daerah pemilihan (dapil) di Bandung Barat.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, usai melakukan lawatan ke Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung Barat bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB.
Dalam pertemuan tersebut, KPU KBB memaparkan sejumlah opsi penataan dapil yang berpotensi mengalami perubahan dibandingkan komposisi yang berlaku saat ini.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan awal guna memastikan pelaksanaan Pemilu 2029 berjalan lebih efektif dan representatif.
Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, menjelaskan bahwa penentuan dapil merupakan proses panjang yang harus dipersiapkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
Menurutnya, regulasi mengatur bahwa proses pembentukan dan penetapan dapil idealnya dilakukan dua tahun sebelum hari pemungutan suara.
“Kami menggambarkan kepada partai politik bahwa apabila terjadi perubahan dapil, skema yang disusun sudah melalui proses kajian yang matang. Penetapan dapil dilakukan dua tahun sebelum pemilu. Apakah nantinya bertambah atau tetap, semuanya akan ditentukan berdasarkan hasil kajian mendalam pada tahapan pembentukan dapil,” ujar Ripqi saat ditemui di Padalarang.
Untuk menghasilkan formulasi yang tepat, KPU KBB tidak hanya melibatkan partai politik, tetapi juga akademisi dan tim ahli.
Saat ini telah disusun enam alternatif skema penataan dapil yang akan menjadi bahan diskusi bersama seluruh partai politik di Bandung Barat.
“Kami menyampaikan enam skema dapil yang telah dibuat. Nantinya partai politik dapat memilih tiga skema terbaik yang dianggap paling sesuai, kemudian hasilnya akan kami sampaikan kepada KPU RI,” katanya.
Ripqi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada penolakan dari partai politik terkait wacana penambahan dapil di Bandung Barat.
Namun, beberapa partai masih melakukan kajian internal untuk melihat dampak dari setiap skema yang ditawarkan.
“Tidak ada penolakan maupun kekhawatiran dari partai yang saat ini belum memiliki kursi di DPRD. Mereka sedang mengkaji masing-masing skema secara internal. Secara umum, seluruh partai politik di KBB siap menghadapi dinamika yang akan terjadi,” ungkapnya.
KPU KBB juga mengingatkan seluruh partai politik agar mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu 2029 yang diperkirakan dimulai lebih awal.
Tahapan pendaftaran partai politik diproyeksikan berlangsung pada awal tahun 2027. Karena itu, KPU meminta setiap partai segera memperbarui data kepengurusan, alamat sekretariat, dan keanggotaan agar proses verifikasi berjalan lancar.
“Kami mengimbau partai politik untuk segera melakukan pembaruan data. Jika ada perubahan pengurus, sekretariat, maupun anggota, segera diperbarui agar saat verifikasi nanti data yang kami miliki sudah sesuai kondisi terbaru,” tegas Ripqi.
KPU KBB berharap seluruh proses pembahasan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten.
“Keterlibatan akademisi dan pakar dalam penyusunan enam skema dapil menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembagian wilayah yang lebih proporsional,” jelasnya.
Menanggapi rencana penambahan jumlah dapil, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung Barat, Edi Mirwan, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut.
Menurut Edi, bertambahnya jumlah dapil akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan organisasi partai dan mempermudah konsolidasi politik hingga ke tingkat akar rumput.
“Saya sangat setuju apabila dapil di Kabupaten Bandung Barat yang saat ini berjumlah lima ditambah. Bagi kami, hal ini akan mempermudah pengelolaan wilayah sekaligus memperluas jangkauan konsolidasi kepada masyarakat,” ujar Edi.
Ia menilai, dengan cakupan wilayah dapil yang lebih kecil, setiap calon legislatif dapat lebih fokus membangun komunikasi dengan konstituen. Kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat pun diyakini akan semakin kuat.
Wacana penambahan dapil diperkirakan akan membuat peta politik Kabupaten Bandung Barat semakin dinamis menjelang Pemilu 2029.
Bagi masyarakat Bandung Barat, perubahan dapil diharapkan tidak hanya menjadi persoalan teknis kepemiluan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas representasi politik di parlemen.
Dengan pembagian wilayah yang lebih ideal, aspirasi warga di setiap daerah diharapkan dapat tersalurkan secara lebih efektif melalui wakil rakyat yang terpilih.
“Kini publik menantikan keputusan final dari KPU RI setelah menerima dan mengkaji berbagai usulan yang dihimpun dari hasil diskusi bersama partai politik dan pemangku kepentingan di tingkat daerah,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
