SEKITARKITA.id – Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat agar tekanan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam audiensi P4KBB bersama Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail. Audiensi yang dipimpin Haji Yacob Anwar Leuwi itu menjadi ruang bagi sejumlah mantan birokrat untuk menyampaikan masukan terkait arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat.
Tekanan terhadap keuangan daerah memang tengah menjadi tantangan serius bagi Pemkab Bandung Barat. Menjelang Perubahan APBD 2026, Kabupaten Bandung Barat dipastikan kehilangan hampir Rp41 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) atau opsen Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah menyempitnya ruang fiskal tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan, audiensi bersama P4KBB tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum menerima berbagai masukan untuk kemajuan daerah.
“Saya menerima rekan-rekan dari P4KBB yang dikomandai oleh Pak Haji Yacob Lewi Anwar. Pertama silaturahmi, kedua beliau memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” kata Asep kepada wartawan, Jumat, 7 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, P4KBB menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Bandung Barat. Di antaranya penanganan stunting, pengelolaan aset daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), infrastruktur, serta pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurut Asep, berbagai masukan yang disampaikan P4KBB merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan masa depan Kabupaten Bandung Barat.
“Ini masukan dan saran yang bagus bagi Pemkab Bandung Barat. Salah satunya terkait stunting, aset pemerintah daerah, layanan dasar, PAD, dan infrastruktur. Itu semuanya disampaikan oleh rekan-rekan dari P4KBB. Menurut saya, ini menunjukkan perhatian dan rasa memiliki sebagai warga Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.
Asep tidak menampik kondisi keuangan daerah saat ini menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh program pembangunan. Berkurangnya hampir Rp41 miliar dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat Pemkab Bandung Barat harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Meski demikian, pembangunan tetap akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Soal kondisi keuangan Kabupaten Bandung Barat, itu nanti ranah Pak Bupati yang menjawab. Terkait realisasinya mungkin bisa menunggu tahun depan,” imbuhnya.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemkab Bandung Barat disebut akan memusatkan anggaran pada program yang dianggap paling mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tetap berpedoman pada visi dan misi AMANAH dengan mengutamakan program prioritas.
“Tentu kita paham dengan kondisi APBD Kabupaten Bandung Barat. Karena itu kita perlu program prioritas dari visi misi yang sudah menjadi acuan bagi OPD untuk melaksanakan program prioritas AMANAH,” tegas Asep.
Dari sebanyak 131 Proyek Strategis Daerah (PSD) yang telah ditetapkan, Pemkab Bandung Barat tidak akan merealisasikan seluruhnya secara bersamaan.
Pemerintah akan menentukan skala prioritas berdasarkan urgensi dan kemampuan anggaran. Infrastruktur jalan, sektor pendidikan, kesehatan hingga fasilitas pelayanan dasar menjadi sejumlah program yang mendapat perhatian.
“Salah satunya yang sekarang sedang dilaksanakan, kita konsen pada infrastruktur jalan, ruang-ruang kelas pendidikan, dan juga rumah sakit. Informasi dari Kepala Dinas Kesehatan, Puskesmas Ciwaruga sedang dilaksanakan pembangunan. Ini salah satu pelaksanaan program prioritas dari visi AMANAH,” jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan tantangan Pemkab Bandung Barat saat ini bukan hanya menyusun program pembangunan, tetapi juga menentukan skala prioritas di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Bagi P4KBB, keterbatasan anggaran justru harus diikuti dengan tata kelola yang semakin efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah dituntut memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Terlebih, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan stunting, serta kebutuhan sosial masyarakat tidak dapat sepenuhnya menunggu membaiknya kondisi fiskal.
Berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi ujian bagi Pemkab Bandung Barat dalam mengelola APBD 2026.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang masuk dalam daftar pembangunan, tetapi dari kemampuan menjaga pelayanan publik tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meski tekanan fiskal semakin kuat.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
