SEKITARKITA.id- Anggota Barisan Ormas, OKP, LSM, dan Mahasiswa (BOOMS) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Gunawan Rasyid alias Guras, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Guras, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjebak pada budaya pragmatis dan praktik titipan jabatan.
Guras yang juga menjabat sebagai Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Bandung Barat menilai, salah satu akar masalah kegagalan sistem pemerintahan dari tahun ke tahun terletak pada kualitas SDM aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam konteks rotasi, mutasi, dan promosi jabatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bupati Bandung Barat (Jeje Ritchie Ismail) harus jeli dan cermat dalam melakukan rotasi maupun promosi. Jangan sampai ada oknum yang terindikasi masalah justru diberi jabatan kembali. Kalau itu terjadi, biasanya akan menimbulkan aksi protes atau demonstrasi setelah pelantikan,” tegas Guras, saat ditemui Sekitarkita.id, usai melakukan audiensi di kantor DPRD KBB, Rabu 03 September 2025.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi tidak boleh hanya menjadi slogan. DPRD KBB pun, kata dia, harus konsisten dalam mengawasi kebijakan eksekutif agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Transparansi Tunjangan DPRD Dipertanyakan
Selain menyoroti reformasi birokrasi, Guras juga menyinggung persoalan transparansi tunjangan anggota DPRD Bandung Barat.
Ia menilai hingga kini publik belum mendapatkan kejelasan mengenai besaran maupun jenis tunjangan yang diterima dewan.
“Masyarakat menunggu kejelasan. Tunjangan apa saja yang ada, berapa besarannya, harus dibuka secara transparan. Jangan sampai ada yang bungkam hanya karena takut ada masalah. Kalau rasional dan berbasis kinerja, kenapa harus ditutup-tutupi,” ungkapnya.
Menurut Guras, keterbukaan soal tunjangan bukan hanya soal administrasi, melainkan juga bagian dari akuntabilitas kinerja wakil rakyat.
Dalam pertemuan dengan DPRD, BOOMS KBB sebelumnya telah menyampaikan sembilan poin penting yang harus ditindaklanjuti, termasuk soal reformasi birokrasi, komunikasi yang tersumbat antara eksekutif dan legislatif, hingga disparitas dalam pelayanan publik.
Guras menegaskan, jika DPRD dan eksekutif tidak berani melakukan koreksi, masyarakat akan semakin apatis terhadap lembaga perwakilan.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah keterbukaan, bukan sekadar janji. Budaya titipan dan pragmatisme harus dihentikan demi membangun Bandung Barat yang lebih baik,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
