KBB | SEKITARKITA.id – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, melakukan pemantauan langsung terhadap takaran LPG 3 kilogram (kg) di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (14/9/2026).
Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan isi tabung LPG 3 kg yang didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan takaran yang tertera, yakni 3 kg.
Dalam kunjungan tersebut, Dyah Roro didampingi Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, serta jajaran Kementerian Perdagangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rombongan mengunjungi Fuel Pertamina Patra Niaga dan SPBE PT Pertamina Trading and Services di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang KBB.
Dyah mengatakan, Kementerian Perdagangan bersama Pertamina dan kementerian terkait terus melakukan pengawasan terhadap aspek pengukuran atau takaran LPG sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen.
“Pada prinsipnya kami bekerja sama dengan kementerian terkait dan Pertamina untuk memastikan kalau di ranahnya Kementerian Perdagangan adalah dari segi takarannya,” ujar Dyah.
Menurutnya, pengawasan terhadap LPG 3 kg menjadi penting karena pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan produk sesuai dengan informasi yang tercantum pada kemasan atau tabung.
“LPG 3 kg ini kita harus memastikan bahwa isinya memang sesuai dengan apa yang terlampir, yaitu 3 kg,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Dyah juga melihat secara langsung proses pengukuran LPG, mulai dari pemeriksaan tabung kosong, proses pengisian, hingga pemeriksaan akhir sebelum tabung diangkut dan didistribusikan kepada masyarakat.
Ia menyebutkan, berdasarkan pengecekan yang dilakukan, proses pengukuran LPG di SPBE tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
“Tadi saya mengecek bagaimana sistem pengukurannya, alat-alat yang dipergunakan. Mulai dari tabung gas yang kosong, kemudian tabung gas yang diisi, hingga tahap paling akhir sebelum diangkut dan didistribusikan. Tadi sudah sesuai,” jelasnya.
Dyah menegaskan, pengawasan takaran LPG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
Menurutnya, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan informasi yang tercantum, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
“Ini menjadi sangat penting bagi kami, karena selain memastikan bahwa takarannya sesuai, ini merupakan wujud dari kami untuk melindungi konsumen secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, Pertamina, pemerintah daerah, dan kementerian maupun lembaga terkait.
Dyah menyebutkan terdapat sekitar 15 fasilitas pengisian LPG yang berada di wilayah Kota Bandung dan Bandung Barat. Sementara secara nasional jumlahnya mencapai lebih dari 700 SPBE.
Ia mengatakan, pemantauan terhadap takaran LPG juga telah dilakukan pemerintah di berbagai daerah. Hasil pemantauan sebelumnya menunjukkan tidak ditemukan kendala dalam aspek takaran.
“Kami tahun lalu juga sudah melakukan pemantauan di berbagai daerah. Kalau tidak salah hasil laporannya 100 persen tidak ada kendala. Dari segi pengisian hingga kemudian sampai ke konsumennya juga sesuai dengan takaran,” katanya.
Meski demikian, Dyah menegaskan pemerintah akan terus melakukan monitoring untuk memastikan kualitas dan kuantitas LPG yang diterima masyarakat tetap sesuai.
Dalam kesempatan tersebut, Dyah juga menyinggung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan pasokan energi di tengah kondisi geopolitik global.
Ia mengatakan pemerintah terus mencari berbagai solusi untuk memastikan pasokan tetap aman, termasuk melalui kerja sama dan kebijakan di tingkat nasional.
Dyah menyebut upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas kementerian serta langkah pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat.
“Kita berupaya agar secara pasokan juga aman. Mudah-mudahan kita juga bisa survive di tengah kondisi geopolitik yang sedemikian rupa. Kalau arahan Bapak Presiden adalah kita harus bisa selalu mencarikan solusi yang terbaik,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengapresiasi kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan ke SPBE Padalarang.
Menurut Eko, Pertamina dan Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Metrologi, telah melakukan koordinasi dan kolaborasi secara intensif dalam beberapa tahun terakhir terkait pengukuran kuantitas LPG.
“Ini juga kami mengucapkan apresiasi khususnya kepada Kementerian Perdagangan dan jajarannya, khususnya Direktorat Metrologi yang sudah sangat intens selama beberapa tahun terakhir kita berkoordinasi, berkolaborasi terkait dengan pengukuran kuantitas, khususnya untuk produk LPG yang nanti didistribusikan ke masyarakat,” kata Eko.
Ia menjelaskan, sejak tahun lalu Pertamina bersama Direktorat Metrologi juga terus mendorong penerapan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di SPBE.
Penerapan BDKT, kata dia, dilakukan melalui sosialisasi, pemeriksaan, serta pengawasan di lapangan terhadap para pengusaha SPBE.
“Sejak tahun lalu kami intens berkoordinasi terkait dengan penerapan BDKT. Jadi BDKT ini barang dalam kondisi tertutup yang kami sudah sangat intens melakukan sosialisasi, termasuk pengecekan dan pengawasan di lapangan kepada para pengusaha SPBE,” ujarnya.
Eko menyebutkan, dari total 753 SPBE yang ada, baik untuk LPG maupun non-PSO, seluruhnya telah menerapkan BDKT.
“Alhamdulillah dari 753 SPBE yang ada, baik itu untuk LPG atau non-PSO, sudah menerapkan BDKT 100 persen,” katanya.
“Pertamina, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk memastikan kuantitas dan kualitas produk LPG yang didistribusikan,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
