AdinJava, JAKARTA— Direktur Eksekutif Center for Strategic Research on Nationwide Resilience (Cenares) Indonesia, Raden Umar, mengajak para tokoh politik untuk merespons isu keterkaitan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, dengan cara yang lebih matang dan produktif.
Menurut Umar, suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati tokoh-tokoh sejarahnya tanpa mengabaikan luka masa lalu.
“Memberikan penghormatan kepada para pemimpin masa lalu merupakan cermin dari kemuliaan suatu bangsa. Kita bisa tetap kritis terhadap sejarah, tetapi tidak boleh kehilangan rasa hormat terhadap mereka yang pernah berjasa bagi negeri ini,” tutur Umar dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Umar menganggap pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebab alasan luka sejarah, mencerminkan bahwa sejumlah elit bangsa masih belum sepenuhnya menerima masa lalunya.
“Andai bangsa ini terus memandang masa lalu dengan perspektif dendam, yang muncul bukanlah pelajaran sejarah, melainkan luka yang terus diturunkan,” katanya.
Menurut Umar, sifat seorang pemimpin seharusnya memperlihatkan kemampuan untuk memutus siklus dendam yang terjadi dalam sejarah, bukan memperpanjangnya.
Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap kontribusi seseorang tidak berarti menghilangkan kritik terhadap kebijakannya.
“Pemimpin yang nyatanya mampu membedakan antara objektivitas sejarah dan subjektivitas politik. Mengakui kontribusi Soeharto dalam pembangunan, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional tidak berarti mengabaikan sisi gelap masa kepemimpinannya,” tutur Umar.
Ia menegaskan, pengakuan terhadap peran tokoh-tokoh nasional, termasuk Soeharto, justru bisa menjadi tanda rekonsiliasi dan kebesaran bangsa Indonesia.
“Memberikan penghargaan kepada mereka yang pernah berjasa, meski demikian pernah mempunyai perbedaan pendapat, merupakan tanda bahwa kita telah matang dalam berbangsa. Hanya sebuah bangsa yang dapat hidup damai dengan sejarahnya yang mampu melangkah maju,” ungkapnya.
Umar mengajak seluruh pihak memandang kesempatan ini bukan sebagai perdebatan politik, melainkan sebagai pemikiran ethical dan nasional.
“Kita tidak hanya membicarakan masa lalu, namun juga masa depan yang ingin kita bentuk berlandaskan rekonsiliasi dan penghormatan terhadap sejarah,” katanya.
Disisi berbeda, politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengakui semakin bingung dengan negara ini dan sejumlah pihak yang memberi dukungan Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Sebab tutur Guntur, sejumlah besar sekali tindakan buruk Soeharto pada masa Orde Baru yang melukai hati rakyat.
Mulai dari mengambil uang rakyat atau korupsi sampai pembunuhan massal dan penghilangan aktivis demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan Romli melalui akun X-nya @GunRomli.
Aku merasa negara ini semakin aneh, semakin tidak dapat dimengerti. Orang seperti Soeharto dan anggota keluarga yang telah dihukum oleh Mahkamah Agung harus segera membayar ganti rugi sebesar Rp 4,4 Triliun ke negara sebab terbukti melakukan korupsi melalui Yayasan Tremendous Semar, tapi justru diberi gelar Pahlawan. Pahlawan nasional lagi,” kata Romli dalam video di akun X-nya.
Menurut Romli, korupsi hanya berasal dari sebuah yayasan yang dimiliki Soeharto.
“Walaupun Soeharto dan anggota keluarga mempunyai ratusan lembaga. Bagaimana dengan lembaga-lembaga lainnya. Sudah terbukti mencuri uang negara. Tapi mengapa malah diberi gelar Pahlawan?” protes Romli.
Kemudian, Guntur menyatakan pada masa Jokowi tahun 2023 telah ditetapkan 12 pelanggaran HAM berat yang dilakukan Soeharto.
“Dari peristiwa 65, pembantaian Tanjung Priok, Talangsari, Petrus, penghilangan paksa terhadap para aktivis, serta pembantaian terhadap dukun santet yang nyatanya bukan dukun santet melainkan kyai-kyai di Banyuwangi, jumlah penderita sampai ratusan ribu sampai jutaan rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Guntur, semua kejadian tersebut disebabkan oleh Soeharto.
“Tapi mengapa malah diberi gelar pahlawan? Orang yang membunuh rakyatnya sendiri, ratusan ribu sampai jutaan orang, mau diberi gelar pahlawan?” tanya Guntur.
Guntur berkata lalu bagaimana nasib mahasiswa dan masyarakat yang berhasil menggulingkan Soeharto pada tahun 1998.
“Apakah mereka dianggap pengkhianat, pelaku kejahatan, sebab orang yang mereka turunkan, yaitu Soeharto, menjadi pahlawan,” ungkapnya.
Baca berita AdinJavalainnya di Google News dan WhatsApp
