SEKITARKITA.id– Desakan agar pembangunan flyover di jalan raya Cimareme, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) segera direalisasikan kembali menguat.
Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) meminta DPRD KBB membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri kejanggalan aset dan mempercepat pembebasan lahan.
Dalam audiensi yang digelar pada Jumat 11 Juli 2025, P4KBB mendorong DPRD untuk menyiapkan dana stimulan sebesar Rp20 miliar guna pembebasan lahan flyover, yang disebut-sebut akan menjadi ikon baru KBB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi mengatakan, dana tersebut diharapkan menjadi pemicu keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melanjutkan pembangunan yang sempat mandek.
Yacob menegaskan, perlunya langkah cepat agar proyek ini tidak kembali terbengkalai.
“Kami meminta DPRD membentuk Pansus dan menyiapkan dana stimulan sebesar Rp20 miliar. Jika untuk total pembebasan lahan butuh Rp100 sampai Rp150 miliar, dari mana Pemda KBB akan sanggup? Harapannya, sisanya bisa dilanjutkan oleh Pemprov Jabar,” ungkap Yacob.
Lebih jauh, Yacob mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam alokasi anggaran pembebasan lahan tahun 2015.
“Dulu informasinya disiapkan Rp11 miliar, tapi yang digunakan hanya sekitar Rp7,9 miliar. Uangnya ke mana? Silakan cari tahu. Yang jelas, pembangunan ini jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Ia menyebut, audiensi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lambannya penyelesaian pembangunan infrastruktur vital.
“DPRD KBB dihadapkan pada tuntutan publik untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan aset, anggaran, dan kebijakan yang tertunda,” ujarnya.
Usulan pembentukan Pansus pembebasan lahan oleh P4KBB menjadi langkah konkret yang diharapkan mampu membuka jalan sinergi antara Pemkab dan Pemprov Jawa Barat dalam percepatan pembangunan flyover yang telah lama dinantikan warga.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, mengakui masih banyak persoalan dalam pendataan aset pemerintah daerah, termasuk proyek flyover.
“Kami sendiri masih bingung posisi flyover yang mana, karena sampai hari ini belum ada kejelasan. Jangan sampai aset pemerintah justru hilang,” ujarnya.
Mahdi menekankan bahwa sejak awal proyek ini sudah menjadi perhatian, bahkan sempat didorong oleh tokoh seperti Dedi Mulyadi. Namun, tanggung jawab pembangunannya tetap berada di tangan Pemda.
“Kami tetap mendukung pembebasan lahan, karena flyover ini punya nilai strategis dan ekonomi yang tinggi,” katanya.
Persoalan lain yang muncul dalam audiensi adalah rumah-rumah yang sudah dibebaskan sejak 2015, namun hingga kini masih dihuni oleh pemilik lama. DPRD KBB menyatakan akan menelusuri hal tersebut.
“Dana yang sudah dikeluarkan sekitar Rp9 miliar. Apakah sesuai dengan jumlah aset yang dibebaskan? Kami akan minta data rinci dan bekerja sama dengan Dishub, Satpol PP, serta lingkungan untuk menertibkannya,” jelas Mahdi.
Komisi III Siap Sidak dan Ambil Tindakan Tegas
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, menyatakan siap turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi keabsahan data dan kondisi di lapangan.
“Kalau nanti ditemukan ketidaksesuaian antara data dan fakta di lapangan, kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Jika dibiarkan, ini bisa merugikan negara,” tegas Pither.
Ia juga menambahkan pentingnya pelibatan bagian aset daerah dalam sidang dan investigasi agar status lahan yang telah diklaim dibebaskan bisa dipastikan secara hukum.
“Nanti kami akan sidak ke lokasi, tentunya akan melibatkan semua pihak termasuk bagian aset daerah,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
