SekitarKita.id– Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipadati massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan politik uang dalam Pilkada KBB.
Dugaan tersebut diarahkan kepada Pasangan Calon (Paslon) nomor 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, yang dinilai mencederai integritas demokrasi.
Selain massa buruh, gelombang protes juga datang dari empat Paslon lain yang turut berkontestasi dalam Pilkada KBB, mereka melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu KBB, pada Selasa (26/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yakni paslon nomor 1, Didik Agus Triwiyono – Gilang Dirga, diwakili kuasa hukumnya, Iin Titin Rohani, Paslon nomor 3, Hengki Kurniawan – Ade Sudrajat (HADE), diwakili Parlindungan Sihombing, Paslon nomor 4, Edi Rusyandi – Unjang Ashari (Edun), diwakili Eber Simbolon, serta Paslon nomor 5, Sundaya – Asep Ilyas, yang diwakili Wildan Muslikhin.
Ketua Koordinator Koalisi Lima Serikat Pekerja KBB, Dede Rahmat, mendesak agar Bawaslu segera mengambil langkah tegas.
“Isu-isu yang beredar di media sosial dengan bukti video belum ditindaklanjuti. Kami menuntut Bawaslu melakukan tindakan sesuai kewenangannya,” tegas Dede.
Ia juga menilai Bawaslu bersikap tebang pilih dalam penegakan hukum terkait pelanggaran Pilkada.
Kuasa Hukum Paslon: Bukti Politik Uang Masif
Kuasa hukum Paslon nomor 1, Iin Titin Rohani, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti dan saksi untuk mendukung laporan tersebut.
“Kami membawa laporan hari ini dan akan menyusulkan bukti-bukti tambahan dalam tujuh hari ke depan,” ujar Iin.
Wildan Muslikhin, kuasa hukum Paslon nomor 5, menambahkan bahwa dugaan politik uang yang dilakukan Paslon nomor 2 mencederai demokrasi.
“Ini sangat masif dan melukai masyarakat KBB,” katanya.
Wildan juga mengkhawatirkan situasi Pilkada menjadi tidak kondusif dan menyarankan agar penyelenggaraan Pilkada ditunda.
Sementara itu, Parlindungan Sihombing, kuasa hukum Paslon nomor 3, menyebut dugaan pelanggaran ini telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Hampir 100 persen kecamatan terindikasi pelanggaran politik uang oleh Paslon nomor 2. Ini seharusnya menjadi alasan kuat untuk menunda Pilkada,” kata Parlindungan.
Respons Bawaslu: Komitmen Menindaklanjuti Laporan
Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasruloh Nurul Falah, menyampaikan terima kasih kepada para pelapor dan massa aksi atas pengingat yang diberikan.
Ia memastikan pihaknya sedang melakukan penelusuran secara intensif terhadap laporan yang masuk, termasuk video-video yang viral di media sosial.
“Kami akan melindungi saksi yang memberikan keterangan, termasuk bekerja sama dengan LPSK jika ada intimidasi,” jelas Riza.
Ia juga menegaskan bahwa pleno terkait laporan ini akan dilakukan pada hari yang sama, Selasa (26/11).
Saat ditanya mengenai langkah konkret, Riza menyatakan bahwa Bawaslu bekerja sesuai prosedur dan menjamin Pilkada tetap berlangsung pada Rabu (27/11).
“Kami terus bekerja maraton untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti,” tutupnya.
Aksi ini mencerminkan keprihatinan masyarakat dan peserta Pilkada atas dugaan pelanggaran yang dapat mencoreng proses demokrasi di Bandung Barat.
Semua pihak berharap Bawaslu mampu menjalankan tugasnya dengan independen dan adil demi menjaga integritas Pilkada.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
