SEKITARKITA.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Tujuh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) berhasil merangsek masuk ke Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat saat menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (30/7/2026).
Aksi tersebut diawali dengan long march dari kawasan industri Batujajar-Cimareme menuju Gedung DPRD dan Kantor Bupati Bandung Barat.
Para buruh menyuarakan tuntutan terkait kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bandung Barat yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian bagi para pekerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Dede Rahmat, mengatakan unjuk rasa akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 30–31 Juli 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
“Kegiatan aksi dipusatkan di dua lokasi, yaitu Kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat dan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat,” kata Dede Rahmat yang juga menjabat sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bandung Barat.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Tujuh Serikat Buruh menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah.
“Pertama, mereka meminta Gubernur Jawa Barat agar tidak mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG dan Nomor 54/G/2026/PTUN.BDG yang berkaitan dengan penetapan UMSK,” ujarnya.
Lalu kemudian, kata dia, tuntutan kedua, massa mendesak pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) terbaru sesuai rekomendasi yang telah disampaikan oleh para bupati dan wali kota di Jawa Barat.
Menurut Dede Rahmat, rute long march dimulai dari kawasan industri Batujajar menuju Cimareme hingga Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sementara sebagian peserta lainnya bergerak dari kawasan Pamucatan, Desa Ciburuy, sebelum bergabung dengan massa aksi di lokasi unjuk rasa.
“Rute long march massa dimulai dari kawasan Batujajar menuju Cimareme hingga Kantor Pemkab Bandung Barat. Sebagian peserta lainnya bergerak dari Pamucatan, Ciburuy, sebelum bergabung di lokasi aksi,” katanya.
Selama aksi berlangsung, para peserta membawa berbagai alat peraga, mulai dari mobil komando, spanduk, poster, pamflet hingga pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Aksi tersebut dikoordinasikan oleh tujuh organisasi serikat pekerja dan serikat buruh yang tergabung dalam Koalisi Tujuh, yakni DPC SPN, KC FSPMI, DPC SBSI 92, DPC GOBSI, PC FSP KEP SPSI, DPC LEM SPSI, serta PC FSP TSK SPSI,” tandasnya.
Hingga aksi berlangsung, situasi di sekitar Gedung DPRD mendapat pengamanan dari aparat kepolisian guna mengantisipasi gangguan keamanan serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
