SEKITARKITA.id – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa pelaksanaan rotasi dan mutasi (rotmut) pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat dilakukan secara murni berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Ia memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan maupun intervensi pihak mana pun dalam proses tersebut.
Dalam konferensi pers di Kantor Bupati Bandung Barat, Kamis 16 Oktober 2025, Jeje membantah tegas isu adanya transaksi jabatan yang sempat mencuat di publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak ada transaksional dalam rotasi mutasi pejabat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada jual beli jabatan, dan juga tidak ada peran Sekda. Itu tidak ada sama sekali,” tegas Jeje.
Jeje menjelaskan, rotasi mutasi tidak dilakukan secara mendadak. Pemerintah daerah telah menjalani proses panjang sesuai regulasi yang jelas serta mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.
“Ini semua ada proses yang sesuai prosedur, sesuai ketentuan. Tidak ada yang dilanggar sama sekali. Jadi ini saya punya dasarnya,” ujarnya.
Sebelum dilantik, para pejabat yang ditempatkan pada jabatan baru sudah menyatakan kesediaan mereka secara lisan dan tertulis untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Saya menanyakan kepada para pejabat yang sudah dilantik, apakah bersedia menerima amanah? Mereka sudah mengisi secara lisan dan tertulis bahwa siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” kata Jeje.
Jeje juga menegaskan sikap tegasnya terhadap aparatur yang merasa tidak puas dengan hasil penempatan jabatan.
“Jika memang ada yang tidak puas dengan penugasan yang saya berikan, saya persilakan untuk mengundurkan diri dari jabatan. Kalau tidak puas, mari silakan mundur,” tegasnya.
Menurut Jeje, praktik jual beli jabatan mungkin terjadi di masa lalu sebelum dirinya dan Wakil Bupati Asep Ismail memimpin. Namun, di era kepemimpinannya, praktik tersebut dipastikan tidak akan ditoleransi.
“Di kepemimpinan saya dan Pak Asep Ismail tidak akan ada jual-beli jabatan transaksional atau calo-calo jabatan. Ini mungkin di masa lalu pernah ada, tapi sekarang dipastikan tidak akan ada,” ujarnya.
Jeje menyatakan siap menindak tegas jika ada oknum yang terbukti melakukan kecurangan atau transaksi jabatan.
“Saya akan tindak tegas kalau ada oknum yang masih terbukti melakukan jual beli jabatan. Saya akan usut sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, aksi protes dilakukan oleh Koordinator Aksi Asep Herna, sekaligus Ketua Komando Kesatuan Peduli Merah Putih (KKPMP) KBB. Ia menyebut gerakan ini lahir dari keprihatinan terhadap arah pemerintahan yang dianggap menyimpang dari prinsip transparansi dan meritokrasi.
“Berdasarkan laporan masyarakat dan fakta lapangan, ditemukan indikasi kuat permainan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, serta jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat,” beber Asep.
Asep menilai, rotmut pejabat KBB tidak lagi berdasarkan sistem merit, melainkan intervensi kekuasaan. Ia juga menuding adanya dugaan keterlibatan Sekda Ade Zakir alias AZ yang disebut memanipulasi kebijakan anggaran dan memusatkan kendali keuangan.
“Ada juga dugaan keterlibatan oknum DPRD berinisial DAM dalam pengaturan mutasi dan proyek APBD, menunjukkan DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan dan merusak kepercayaan publik,” jelasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
