Kang Ace Kritisi Penyaluran Bantuan yang Tak Tepat Sasaran, saat RDP Komisi VIII DPR dengan Baznas

- Penulis

Senin, 27 Mei 2024 - 22:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kang Ace saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi VIII DPR RI dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Ist)

i

Kang Ace saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi VIII DPR RI dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Ist)

Jakarta, SekitarKita.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi VIII DPR RI dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengkritik penyaluran bantuan Baznas lebih banyak di Jakarta dibanding daerah yang membutuhkan, pada Senin, 7 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu Kang Ace menyampaikan, Baznas perlu diapresiasi atas pengumpulan dan proses penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang lebih baik dan tinggi nilainya.

Sehingga dari hal tersebut, Kang Ace panggilan akrabnya Ketua DPD Golkar ini meminta Baznas untuk lebih meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan juga sedekah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Kang Ace, Rp327 triliun potensi zakat di Indonesia harus dioptimalkan dalam konteks bagaimana publik atau umat Islam memberikan kepercayaan kepada lembaga Baznas maupun yang lain untuk mempercayakan zakat, infak, dan sedakah kepada lembaga filantropi ini.

“Per hari ini, total zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul baru Rp37 triliun. Sedangkan Baznas, Rp880 miliar. Jadi tentu dengan capaian ini, kita semua harus sama-sama mendorong Baznas dan lembaga lainnya, menjadi lembagai filantropi terpercaya,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Baca Juga:  Poin Penting Debut Presiden Prabowo di KTT G20 Brasil 'Suarakan Perdamaian Palestina'

Kang Ace, menyatakan, Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk paling dermawan di dunia. Tentu ini menjadi potensi yang harus dioptimalkan. Namun diingatkan kepada semua, bahwa Baznas dengan zakat, infak, dan sedekahnya, itu bukan negara.

Dalam pengertian, ujar Kang Ace, jangan tugas-tugas negara yang telah mendapatkan alokasi anggaran cukup besar, Rp448 triliun untuk bantuan sosial, perlindungan sosial, beasiswa KIP, PIP, dan subsidi sosial lain, juga dilakukan oleh Baznas.

“Zakat menurut saya salah satu potensi yang di luar negara itu. Karenanya, koordinasi antara berbagai program pemerintah dengan yang menjadi bagian dari 8 program prioritas Baznas itu yang tidak boleh diganggu,” ujar Kang Ace.

Related Posts

“Justru yang memiliki tanggung jawab terhadap pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana itu, adalah negara. Jangan sampai minta-mintanya sama Baznas. Menurut saya itu enggak masuk akal. Ini perlu saya tegaskan,” tutur dia.

Baca Juga:  Gerak Jalan HUT RI ke-80 di Desa Tagog Apu Meriah, Peserta Capai Seribu Orang

Kang Ace mengatakan, APBN saat ini Rp3.000 triliun. Sedangkan potensi zakat Rp327 triliun. Itu pun yang bisa dikembangkan hanya Rp37 triliun.

“Terus, misalnya, pemerintah minta ke Baznas, menurut saya enggak etis. Tetapi kontribusi Baznas juga sangat penting. Karena itu, kita perlu mengambil garis diferensiasi. Memang tidak semua anggaran pemerintah yang arahnya untuk mewujudkan welfare state (negara kesejahteraan) atau subsidi sosial,” ucap Kang Ace.

Kang Ace hanya mengingatkan jangan sampai dana umat digunakan untuk hal-hal yang bukan pada tempatnya. Ini amanah yang harus dijaga. Terutama di daerah yang tingkat pendapatannya kurang tinggi, zakatnya kemungkinan rendah. Justru daerah itu membutuhkan uluran tangan atau bantuan Baznas.

Menurut Kang Ace, Jakarta yang banyak menerima bantuan Baznas, tidak perlu. Justru yang perlu mendapatkan bantuan Baznas adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kalau Jakarta kan, udah program pemerintahnya besar, APBD-nya besar, terus semua mau dikasih ke Jakarta ya, namanya enggak make sense. Yang harus dilakukan apa? Di NTT, banyak saudara-saudara muslim yang mendirikan TPA saja susahnya minta ampun. Kenapa karena kondisi ekonomi dan jumlah kelompok dermawannya terbatas,” ujar dia.

Baca Juga:  Asep Syaripudin Resmi Dilantik Kembali Sebagai Anggota DPRD Karawang 2024-2029

Maka, tutur Kang Ace, perlu pemikiran bersama agar program-program Baznas lebih diarahkan kepada satu segmentasi kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan dan negara tidak hadir di situ.

“Karena itu, Baznas harus mendiversifikasi 8 program prioritas tersebut yang perlu untuk mendapatkan kehadiran Baznas berada di wilayah tersebut,” tutur Kang Ace.

Kemudian Kang Ace menyoroti tentang kelanjutan distribusi dam yang konon Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berencana pendistribusikan daging di Indonesia. Potensi 241.000 haji tamatu dengan daging itu banyak sekali. Orang Arab tidak perlu daging lagi.

“Saya ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Karena katanya kemarin sudah disampaikan saat kunjungan Menteri Haji Arab Saudi, mumpung sekarang kita mau haji. Bagaimana pun Indonesia lebih membutuhkan daging dibandingkan Arab Saudi,” ucapnya.

Kang Ace juga mengapresiasi cepat tanggap Baznas menyalurkan bantuan ke lokasi bencana. Termasuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa membutuhkan. Tetapi beasiswa yang menjadi ranah negara sebaiknya tidak dilakukan Baznas. “Namun fine-fine saja. Intinya kehadiran Baznas sangat dibutuhkan,” pungkas Kang Ace.***



Follow WhatsApp Channel sekitarkita.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPD IPHI 1987 Jabar Dorong Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Profesi Advokat
IPHI 1987 Gelar Rapimnas di HUT ke-39, Regulasi Profesi Advokat Jadi Sorotan
Wakil Ketua DPR Cucun: PKB Harus Hadir di Tengah Rakyat, 1.000 Rumah Jadi Target Rehabilitasi
Enam Bulan Pascabencana Longsor Pasirlangu Bandung Barat, Nasib Lahan Relokasi dan Petani Masih Menggantung
Golkar KBB Soroti Pernyataan Jeje Soal Pencatutan Nama, Dinilai Memperkeruh Situasi Birokrasi
5 Pabrik Kapur di Cipatat Ditutup Permanen, KDM: Penerima Bantuan Bertambah Jadi 1.000 Orang
Apin Marmot Puji Kreativitas Mobivan BOMBER KBB, UMKM Bobotoh Makin Berdaya
Marak Tramadol di Cimahi dan KBB, Dedi Mulyadi: “Masa Negara Kalah Sama Beking?”

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 07:36 WIB

DPD IPHI 1987 Jabar Dorong Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Profesi Advokat

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 21:07 WIB

IPHI 1987 Gelar Rapimnas di HUT ke-39, Regulasi Profesi Advokat Jadi Sorotan

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 08:25 WIB

Wakil Ketua DPR Cucun: PKB Harus Hadir di Tengah Rakyat, 1.000 Rumah Jadi Target Rehabilitasi

Jumat, 7 Agustus 2026 - 12:58 WIB

Enam Bulan Pascabencana Longsor Pasirlangu Bandung Barat, Nasib Lahan Relokasi dan Petani Masih Menggantung

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:12 WIB

Golkar KBB Soroti Pernyataan Jeje Soal Pencatutan Nama, Dinilai Memperkeruh Situasi Birokrasi

Berita Terbaru