KBB | SEKITARKITA.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dadan Supardan, mendorong pemerintah segera memberikan kepastian terkait keberlanjutan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Bandung Barat Tahun Ajaran 2026–2027.
Dorongan tersebut disampaikan Dadan setelah mengikuti secara virtual dan menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Gedung DPRD KBB, Jumat (14/8/2026).
Menurut Dadan, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dari program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, persoalan lahan yang menjadi lokasi kegiatan Sekolah Rakyat di Bandung Barat harus segera dicarikan solusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seperti yang tadi disampaikan Pak Presiden, bagaimana Sekolah Rakyat berjalan dengan baik dan menjadi solusi agar ada perubahan dari masyarakat miskin menjadi sejahtera melalui anak-anak yang memiliki keterbatasan sosial ekonomi untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujar Dadan yang juga politisi Golkar KBB saat ditemui sekitarkita.id dilokasi.
Dadan mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memastikan titik lahan permanen untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, lahan yang selama ini digunakan Sekolah Rakyat di wilayah Cisarua masih menghadapi persoalan masa sewa yang telah berakhir pada Juli 2026. Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu proses pendidikan para siswa.
“Sekolah Rakyat di Bandung Barat sampai hari ini pemerintah belum memastikan di mana titik untuk pembangunannya. Meskipun masa sewa lahan di Cisarua sudah habis, sekolah harus tetap berjalan dan dipastikan kegiatan belajar mengajar siswa di Sekolah Rakyat masih terus berjalan. Jangan sampai berhenti,” tegasnya.
Dadan menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung program nasional yang diarahkan pemerintah pusat, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Terlebih, program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, miskin ekstrem maupun anak yang mengalami putus sekolah. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah formal berasrama dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi dan perlengkapan belajar secara gratis.
“Sebagaimana pemerintah pusat memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi program nasional, salah satunya Sekolah Rakyat,” kata Dadan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar KBB.
Dadan berharap persoalan lahan tidak berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah perlu segera menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung selama masa transisi.
Bagi Bandung Barat, target tersebut menjadi momentum untuk memastikan keberlanjutan SRMP 11 Bandung Barat. Kepastian lahan dinilai penting agar program pendidikan gratis berbasis asrama tersebut tidak hanya berjalan sementara, tetapi dapat berkembang menjadi fasilitas pendidikan permanen yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu.
Dadan menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat harus menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Bandung Barat.
“Setelah kita mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada paripurna hari ini, sebagai pemerintahan daerah yang menjadi bagian dari kesatuan Republik Indonesia, kita perlu mendukung dan memastikan program nasional ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan menegaskan bahwa pemerintah membangun Sekolah Rakyat sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya.
Program tersebut, kata Prabowo, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memutus lingkaran kemiskinan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak kurang mampu mendapatkan masa depan yang lebih baik.
“Kita juga membangun Sekolah Rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan,” kata Prabowo dalam pidatonya di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden menyebut saat ini sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka. Selain itu, terdapat 182 Sekolah Rakyat rintisan yang telah berjalan.
Prabowo juga menargetkan ke depan setiap kabupaten di Indonesia memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat.
“Nantinya semua kabupaten akan punya satu Sekolah Rakyat,” ujar Prabowo menandaskan.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
