SEKITARKITA.id – Di tengah klaim penurunan angka kemiskinan dan membaiknya indikator makro daerah, DPRD Kabupaten Bandung Barat justru menyoroti fakta bahwa dampak pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang digelar Selasa, 31 Maret 2026, di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, jajaran anggota dewan, serta unsur Forkopimda.
DPRD mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sepanjang 2025. Sejumlah indikator menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sesuai target.
Namun, DPRD menilai capaian tersebut masih bersifat makro dan belum sepenuhnya berdampak langsung pada masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ketua DPRD Muhammad Mahdi.
Pernyataan ini menjadi penekanan penting bahwa keberhasilan angka statistik perlu diimbangi dengan realitas di lapangan, terutama dalam menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong penguatan sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya sektor padat karya seperti industri pengolahan dan UMKM.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mendorong investasi, dengan prioritas pada investasi yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah juga dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.
“Perencanaan harus berbasis data yang akurat, serta fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran,” tambah Mahdi.
Dari sisi keuangan, kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai cukup solid. Realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai 98,58 persen dari target.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 97,51 persen, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat berhasil terealisasi sesuai target.
“Capaian ini menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang cukup baik dalam menopang program pembangunan,” kata dia.
Di balik jalannya rapat paripurna, perhatian juga tertuju pada rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD.
Minimnya partisipasi tersebut dinilai berpotensi mengurangi efektivitas fungsi pengawasan dan representasi aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tercatat mencapai 5,28 persen, melampaui target 5,07 persen.
Selain itu, PDRB per kapita mencapai Rp34,54 juta, lebih tinggi dari target Rp34,09 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 71,65 poin dari sebelumnya 70,77 poin.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,87 persen, di bawah target maksimal 9,98 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 6,60 persen.
“Distribusi pendapatan masyarakat juga semakin merata, tercermin dari rasio gini yang membaik menjadi 0,364 poin. Bahkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 65,85 poin, jauh melampaui target 59,59 poin,” jelas Jeje.
Namun demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat kekurangan, khususnya dalam penyajian data stunting dan emisi gas rumah kaca yang belum optimal.
Dalam aspek pengelolaan keuangan, kata Jeje, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,39 triliun atau 98,58 persen dari target Rp3,44 triliun.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp981,43 miliar atau 97,01 persen, sementara pendapatan transfer mencapai Rp2,41 triliun,” ujarnya.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp3,27 triliun atau 92,77 persen dari anggaran Rp3,52 triliun.
Sementara penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp78,23 miliar terealisasi 100 persen.
Pemerintah daerah juga menerima catatan DPRD untuk menekan angka SILPA, khususnya yang berasal dari program yang tidak terlaksana.
Di sektor pelayanan dasar, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai rata-rata 98,50 persen.
Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah mencapai 12,26 tahun dan rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 8,34 tahun.
Sementara di sektor kesehatan, angka kematian ibu (AKI) turun menjadi 67,20 per 100.000 kelahiran hidup, serta prevalensi balita gizi buruk berhasil ditekan hingga 0,066 persen.
“Dalam pembangunan infrastruktur, kondisi jalan mantap mencapai 78,80 persen, melampaui target 74,01 persen, dengan total penanganan jalan sepanjang 36,858 kilometer,” tandas Jeje.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
