SEKITARKITA.id– Ratusan warga yang tinggal di sepadan Situ Ciburuy, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini hidup dalam ketidakpastian.
Mereka mendadak kehilangan tempat tinggal setelah alat berat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dikerahkan untuk membongkar rumah-rumah di kawasan tersebut.
Ironisnya, eksekusi dilakukan tanpa adanya solusi relokasi maupun kompensasi yang jelas. Padahal, sebagian besar warga sudah puluhan tahun bermukim di area tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situ Ciburuy memang merupakan tanah milik Pemprov Jabar. Namun, cara pembongkaran yang dilakukan mendadak dan tanpa koordinasi matang menuai kritik luas dari masyarakat maupun pejabat daerah.
Warga di 10 RW Desa Ciburuy kini terpaksa hidup dalam kebingungan. Banyak yang hanya membawa barang seadanya saat rumah mereka hendak dihancurkan.
Menurut data yang dihimpun redaksi, sejauh ini ada 10 wilayah terdampak, yakni RW 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, dan 17. Dari wilayah tersebut, terdapat bangunan berupa rumah hunian permanen, tempat usaha, fasilitas umum, rumah ibadah, hingga sekolah kejar paket PKBM.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati KBB, Asep Ismail, mengaku baru mengetahui rencana pembongkaran sehari sebelum alat berat dikerahkan.
“Nanti kita sampaikan ke pak Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail,” kata Asep saat ditemui sekitarkita.id di kantor, Rabu 17 September 2025.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah KBB, Ade Zakir, yang langsung berjanji akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar.
“Iya, saya juga baru mendengar kalau besok ada pembongkaran rumah di Ciburuy. Baik, segera saya akan koordinasi dengan Pemprov Jabar,” kata Ade Zakir mendampingi Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail.
Namun, tanpa menunggu hasil koordinasi, keesokan harinya excavator sudah merobohkan sebagian rumah-rumah warga yang lebih dulu ditinggalkan pemiliknya.
Aksi sepihak itu mendapat kecaman dari Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi, yang menilai minimnya koordinasi antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Bandung Barat sebagai bentuk pengabaian hak sosial warga.
“Pemprov seharusnya melakukan koordinasi jauh hari sebelum eksekusi. Satpol PP saja baru dapat informasi di hari yang sama, sehingga warga jadi simpang siur tanpa arah,” tegas Asep Dedi, usai rapat paripurna, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, meskipun secara hukum tanah di bantaran Situ Ciburuy milik Pemprov Jabar, masyarakat yang sudah lama tinggal di sana tetap memiliki hak sosial yang perlu dilindungi.
“Mau bagaimana pun, mereka adalah warga Kabupaten Bandung Barat, dan warga Jawa Barat juga. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan sekadar menertibkan,” tambahnya.
Asep Dedi mendesak Gubernur Jawa Barat dan Bupati KBB untuk turun langsung meninjau lokasi, berdialog dengan warga, serta mencari alternatif solusi berupa relokasi layak atau kompensasi manusiawi.
Pasca-eksekusi, suasana di Desa Ciburuy tampak memprihatinkan. Banyak keluarga yang masih bertahan di sisa-sisa puing rumah, sementara sebagian lainnya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat.
“Ini rumah satu-satunya. Kami tinggal di sini sudah belasan tahun. Sekarang disuruh keluar begitu saja, tanpa diberi solusi apa pun,” keluh Dewi (29), salah satu warga terdampak.
Warga lain, Ani (55), bahkan menangis saat menceritakan nasib suaminya yang tuna netra. “Kami ini rakyat kecil. Tolong jangan hanya memikirkan pembangunan saja, tapi pikirkan juga nasib kami,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Proyek revitalisasi Situ Ciburuy oleh Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jabar bertujuan mempercantik kawasan wisata dan mengembalikan fungsi ekologis danau. Namun, tanpa perencanaan matang, proyek itu justru melahirkan masalah sosial baru.
Para pengamat kebijakan menilai langkah Pemprov Jabar yang langsung mengeksekusi pembongkaran tanpa sosialisasi menyeluruh adalah contoh buruk tata kelola pemerintahan.
“Revitalisasi penting, tetapi harus ada peta jalan yang jelas. Pemerintah wajib menyiapkan solusi sosial terlebih dahulu, bukan baru mencari jawaban setelah warga kehilangan rumah,” kata Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Leuwi.
Kini, publik menanti langkah konkret dari Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung Barat. Apakah mereka bersedia membuka ruang dialog dengan warga terdampak dan memberikan solusi yang adil?
Atau, suara rakyat kembali akan tenggelam di balik proyek besar yang digadang-gadang demi kepentingan umum?
“Yang pasti, warga Ciburuy berharap tidak lagi dibiarkan terlantar tanpa kepastian. Mereka hanya ingin kepastian dan perlakuan manusiawi dari pemerintah,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
