SEKITARKITA.id- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa peluncuran Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis untuk membasmi praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini membelit petani di pedesaan.
Pernyataan ini disampaikan saat meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Menurut Prabowo, koperasi desa tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai solusi konkret atas persoalan mendasar petani, mulai dari kesulitan distribusi hasil panen hingga ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masalahnya klasik. Petani panen mangga terbaik, tapi empat hari tidak ada truk atau fasilitas penyimpanan, akhirnya busuk. Ini terus terjadi sejak dulu. Kita harus hentikan,” ujar Prabowo yang pernah menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak tahun 2004.
Selain distribusi, Prabowo menyoroti persoalan pupuk bersubsidi yang kerap tidak sampai ke petani karena birokrasi yang rumit. Ia menyebut regulasi yang terlalu banyak justru menghambat tujuan negara untuk membantu petani.
“Pupuk subsidi dari APBN langka. Petani kesulitan akses karena harus lewati belasan tanda tangan dan 145 peraturan. Ini menyulitkan petani kecil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti kondisi sosial ekonomi petani yang kerap terjebak dalam lingkaran utang. Karena kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah atau kesehatan, banyak petani terpaksa meminjam uang ke rentenir dengan bunga harian yang tinggi.
“Setiap panen harga langsung jatuh karena tengkulak tahu petani tidak punya uang. Belum panen pun hasilnya sudah dibeli dengan harga murah. Ini warisan ratusan tahun yang harus kita potong dengan langkah besar,” tandas Prabowo.
Sebagai solusi, Prabowo meluncurkan 800.081 unit Koperasi Desa Merah Putih yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Koperasi ini diharapkan menjadi pilar ekonomi desa sekaligus benteng rakyat kecil dari praktik ekonomi yang tidak adil.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Promedia group
