SEKITARKITA.id — Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi Idris, menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan anggaran yang disampaikan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam Rapat Paripurna Pembahasan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mahdi, prinsip utama dalam penyusunan anggaran daerah harus menitikberatkan pada keberpihakan terhadap rakyat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai lapisan.
“Anggaran bukan sekadar angka, tapi cermin keberpihakan kepada rakyat. Setiap rupiah yang direncanakan harus menjawab kebutuhan masyarakat, terasa manfaatnya secara nyata, merata, dan menyentuh akar rumput,” tegas Mahdi saat dihubungi wartawan, Kamis (7/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahdi menilai, setelah 18 tahun KBB berdiri, sudah saatnya masyarakat merasakan pelayanan publik yang layak dan kesejahteraan yang lebih merata. Ia menyatakan sepakat dengan arahan kebijakan Bupati yang menempatkan rakyat sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran.
“Sudah cukup lama KBB berdiri. Maka wajar jika masyarakat berharap hidup yang lebih layak, bahkan sampai sejahtera,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahdi menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan anggaran, agar setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Insyaallah, secara bertahap sudah mulai terlihat. Contoh kecilnya perbaikan jalan hotmix atau pengecoran yang terus dilakukan. Ini bentuk nyata pelayanan langsung kepada rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Bandung Barat.
“Kami di dewan optimis. Masyarakat pun mulai menyadari bahwa berbagai upaya terus dijalankan demi kemaslahatan bersama,” tambah Mahdi.
Tak hanya soal infrastruktur, Mahdi juga menyoroti masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah KBB. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), jumlah RTLH saat ini mencapai 15.479 unit.
“Kita sudah urai program-program setiap dinas yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk program Desa Caang yang insyaallah akan dieksekusi di 16 ribu titik,” paparnya.
Mahdi berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa bergerak lebih maksimal dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, percepatan pembangunan hanya bisa tercapai jika semua pihak fokus dan sigap dalam menjalankan program.
“Betapa nikmatnya jika semua OPD bergerak dengan memaksimalkan anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, Mahdi optimistis arah kebijakan anggaran 2025 akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Bandung Barat yang lebih sejahtera dan merata.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
