SEKITARKITA.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), H. Muhammad Mahdi, menegaskan komitmen DPRD dalam menjaga keterbukaan, transparansi, serta keberpihakan terhadap masyarakat.
Khususnya dalam proses pengajuan aspirasi publik yang saat ini mengalami kendala akibat penerapan sistem digital baru.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat yang tertolak secara otomatis oleh sistem karena persoalan teknis, terutama terkait persyaratan kepemilikan akun pengusul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahdi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bandung Barat senantiasa membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, gagasan, maupun masukan yang bersifat konstruktif.
“DPRD Kabupaten Bandung Barat selalu terbuka terhadap setiap masukan dari masyarakat demi perbaikan dan kemajuan bersama,” ujar Mahdi, Senin 15 Desember 2025.
Menurutnya, keterbukaan terhadap aspirasi publik merupakan bagian dari fungsi representasi DPRD sebagai wakil rakyat.
Ketua DPRD KBB menyoroti persoalan sistem baru yang menyebabkan banyak aspirasi masyarakat tidak dapat terinventarisasi. Ia menegaskan bahwa sistem digital seharusnya menjadi alat bantu, bukan justru menjadi penghalang.
“Aspirasi masyarakat adalah domain DPRD. Sistem tidak boleh menjadi penghambat dalam menjaring dan menginventarisasi kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Mahdi menilai kendala tersebut bersifat teknis dan harus segera dikoordinasikan agar hak masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan prioritas tetap terjamin.
Dalam kesempatan itu, Mahdi juga mengungkapkan bahwa tahun anggaran 2026 Kabupaten Bandung Barat mengalami penyesuaian signifikan.
Terdapat pengurangan anggaran sekitar Rp366 miliar, ditambah beban pembiayaan PPPK sebesar Rp77 miliar, sehingga total pengetatan anggaran mencapai lebih dari Rp400 miliar.
Meski demikian, DPRD tetap mendorong agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi melalui skala prioritas.
“Walaupun anggaran mengalami pengurangan, DPRD tetap berupaya agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi melalui prioritas yang tepat,” katanya.
Untuk mencegah hilangnya aspirasi yang terhambat oleh sistem, DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar usulan masyarakat dapat dialihkan ke pembahasan perubahan APBD.
“Kami meminta agar aspirasi yang belum terakomodasi tidak hilang, tetapi dapat dibahas kembali pada perubahan anggaran,” jelas Mahdi.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses perencanaan pembangunan tetap inklusif.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, DPRD Kabupaten Bandung Barat juga mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, mulai dari hasil reses hingga pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
“Kami menghadirkan KPK agar penjelasan disampaikan secara langsung dan terbuka. Transparansi adalah komitmen kami,” ujar Mahdi.
Mahdi menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai mitra strategis dalam menjalankan tanggung jawab politik dan pelayanan publik.
“DPRD dan Pemerintah Daerah harus bersinergi agar setiap kebijakan dan program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Ia berharap, meskipun tahun anggaran 2026 penuh tantangan fiskal, aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung Barat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.
“DPRD berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat agar tetap menjadi perhatian utama,” pungkas Mahdi.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
