SEKITARKITA.id – Kemerdekaan Indonesia tidak cukup dirayakan melalui seremoni dan upacara. Memasuki usia ke-81, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail saat memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Senin, 17 Agustus 2026.
Jeje menegaskan, 81 tahun Indonesia merdeka membawa dua konsekuensi sekaligus, yakni hak masyarakat untuk menentukan masa depan serta kewajiban pemerintah menghadirkan kehidupan rakyat yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang harus kita syukuri sekaligus kita isi dengan tanggung jawab,” ungkap Jeje.
Menurutnya, makna kemerdekaan tidak boleh berhenti pada slogan. Kedaulatan harus diwujudkan melalui kemampuan menentukan masa depan dengan kekuatan sendiri.
Sementara keadilan harus terlihat dari pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Adapun kemakmuran, kata Jeje, harus tercermin melalui kehidupan masyarakat yang semakin layak dan sejahtera.
“Persoalannya, Bandung Barat masih menghadapi pekerjaan rumah yang cukup panjang,” katanya.
Infrastruktur hingga Pendidikan Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Jeje mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani.
Persoalan tersebut antara lain ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, rumah tidak layak huni, ruang kelas yang memerlukan penanganan, hingga pelayanan publik yang dituntut semakin cepat, mudah, dan berkualitas.
Pengakuan tersebut menjadi penting di tengah Kabupaten Bandung Barat yang pada 2026 memasuki usia ke-19.
Menurut Jeje, ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dicanangkan pemerintah.
Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Bandung Barat pada 2026 mengarahkan pembangunan pada sejumlah kebutuhan dasar masyarakat.
Di sektor infrastruktur, pemerintah memperbaiki 34 ruas jalan dan satu jembatan. Sementara di bidang perumahan, sebanyak 367 unit rumah tidak layak huni tengah diperbaiki.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Pemkab Bandung Barat menargetkan perbaikan 146 ruang kelas yang tersebar di 79 sekolah dasar.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan di Bandung Barat bukan perkara kecil. Kebutuhan infrastruktur dasar, kelayakan tempat tinggal, hingga kualitas sarana pendidikan masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap,” jelasnya.
Jeje menyadari pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu bersamaan.
Keterbatasan anggaran membuat setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan fiskal daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Bandung Barat berupaya memperpendek jarak antara birokrasi dengan masyarakat melalui program Sapoé-Sadesa.
Melalui program tersebut, pemerintah turun langsung ke desa setiap pekan untuk mendengar aspirasi, melihat persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi bersama masyarakat.
“Pendekatan ini menjadi penting karena pembangunan tidak selalu dapat dibaca dari meja birokrasi. Persoalan jalan rusak, rumah tidak layak, ruang kelas, maupun pelayanan publik pada akhirnya hanya bisa diukur dari pengalaman masyarakat yang menggunakannya,” paparnya.
Selain menyelesaikan persoalan pembangunan daerah, Jeje menegaskan Bandung Barat terus mengambil bagian dalam agenda prioritas nasional.
Dukungan diberikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga berbagai upaya pengendalian inflasi daerah.
Sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terus diperkuat agar berbagai kebijakan pembangunan nasional dapat memberikan manfaat nyata hingga ke masyarakat di tingkat daerah.
Namun, tantangan Bandung Barat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik.
Memasuki usia ke-19, Jeje menilai Kabupaten Bandung Barat harus semakin dewasa dalam membangun.
Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi masyarakat, perbaikan pelayanan publik, serta peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Memasuki usia 19 tahun, Kabupaten Bandung Barat harus semakin dewasa dalam membangun. Kita harus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi ikut dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Jeje, pesan kemerdekaan menemukan relevansinya ketika pemerintah mampu menjawab persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Kemerdekaan akan kehilangan makna apabila masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan publik, tinggal di rumah tidak layak huni, belajar di ruang kelas yang membutuhkan perbaikan, atau menggunakan infrastruktur yang belum memadai.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut membuktikan bahwa anggaran dan program pembangunan benar-benar berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Jeje juga mengaitkan momentum HUT ke-81 RI dengan perjalanan Kabupaten Bandung Barat yang memasuki usia ke-19 melalui semangat “Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja.”
Bagi pemerintah daerah, amanah bukan sekadar semboyan. Amanah berarti memastikan setiap kebijakan memiliki manfaat dan setiap pembangunan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Harus membangun infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas manusia, ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan kepercayaan kepada pemerintah. Inilah makna Kabupaten Bandung Barat AMANAH,” ujarnya.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini pun diharapkan tidak hanya menjadi panggung untuk mengenang perjuangan para pahlawan.
Momentum tersebut juga menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana kemerdekaan telah diterjemahkan menjadi pembangunan yang adil dan pelayanan publik yang nyata.
Jeje mengajak seluruh masyarakat Bandung Barat memperkuat persatuan dan gotong royong serta melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata.
“Sebab, kemerdekaan memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan masa depan, sementara amanah memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk mengisinya dengan kerja nyata,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan harus dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bandung Barat.
“Jalan yang rusak harus benar-benar diperbaiki, rumah tidak layak harus terus dikurangi, ruang kelas harus dibenahi, dan pelayanan publik harus semakin mudah diakses. Di situlah kemerdekaan akan benar-benar terasa, ketika pembangunan tidak hanya terlihat dalam laporan tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bandung Barat,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
