SEKITARKITA.id – Birokrasi Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali jadi sorotan publik. Gabungan Aliansi Masyarakat Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bandung Barat pada Senin (13/10/2025).
Massa menuntut penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan jabatan, korupsi, hingga praktik “bancakan” proyek di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi di Pemkab Bandung Barat, Asep Herna, menyebut tata kelola pemerintahan saat ini tidak lagi berbasis meritokrasi.
“Bukan lagi meritokrasi yang dipakai, tetapi kedekatan, uang, dan tekanan. Akibatnya banyak pejabat profesional tersingkir tanpa alasan jelas,” ujarnya.
Menurut Asep, terdapat dugaan kuat adanya oknum elite Pemkab Bandung Barat yang terlibat dalam permainan proyek fisik dan program sosial. Ia bahkan menyebut adanya manipulasi dokumen dan intervensi audit demi melindungi pelaku.
“Dokumen diubah, data dimanipulasi, audit dipermainkan, dan pelaku justru dilindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), Agus Satria, menuntut Kejati turun tangan menindaklanjuti laporan masyarakat yang selama ini mandek.
“Kejati jangan hanya menerima laporan lalu membiarkannya mengendap. Inspektorat seolah jadi stempel legalitas, bukan pelindung integritas,” kata Agus.
Agus menilai birokrasi Bandung Barat telah kehilangan arah, karena jabatan strategis diisi bukan untuk pelayanan publik, melainkan memperkuat kekuasaan kelompok tertentu.
Ia meminta Kejati membuka kembali seluruh laporan lama serta menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara berkala kepada masyarakat.
“Kejati harus memanggil dan memeriksa pejabat yang diduga terlibat permainan proyek, mark up anggaran, dan suap jabatan. Jika terbukti, kasusnya harus langsung naik ke penyidikan tanpa kompromi,” tegasnya.
Agus memperingatkan bahwa jika aparat penegak hukum diam, masyarakat akan bersuara lebih keras.
“Birokrasi harus bersih, korupsi harus dihukum, dan Bandung Barat harus diselamatkan!” tandasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten III Administrasi Umum Pemkab Bandung Barat, Rini Sartika, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi massa.
“Tuntutannya ada 13 poin. Insyaallah aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dan sampaikan kepada Bupati,” ujarnya singkat.
Rini menegaskan, setiap aspirasi dari masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk Satpol PP dan Bakesbangpol KBB.
“Pegang kata-kata saya, semua akan kami sampaikan langsung kepada Bupati,” tegasnya.
Tuntutan Bersih-Bersih Birokrasi Bandung Barat Menguat:
Aksi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap birokrasi Bandung Barat semakin menurun. Aliansi masyarakat menuntut:
–Penegakan hukum tanpa tebang pilih
-Audit terbuka terhadap proyek fisik dan program sosial
-Transparansi pengisian jabatan strategis
-Penguatan integritas inspektorat
-Tindak lanjut seluruh laporan masyarakat
Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi Bandung Barat dari praktik korupsi dan kepentingan kelompok.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
