SEKITARKITA.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mencatatkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Bandung Barat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP tahun ini sekaligus menjadi raihan kelima secara berturut-turut sejak tahun 2021 dan yang keenam sepanjang sejarah Kabupaten Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan Bandung Barat yang Amanah melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Jeje, Selasa 9 Juni 2026.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bandung Barat telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.
Meski berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah, Jeje menegaskan bahwa capaian tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus meningkatkan kinerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Opini WTP harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kita berpuas diri dengan capaian ini,” katanya.
Jeje juga memberikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), DPRD, dan berbagai pihak yang telah berkontribusi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah selama ini.
Ke depan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran, serta meminimalisasi potensi temuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, optimalisasi penggunaan APBD akan terus dilakukan agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bandung Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut, Kabupaten Bandung Barat semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah.
*Diskominfotik KBB
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
