[ad_1]
KBB, SekitarKita.id– Puluhan massa yang tergabung dalam koalisi lima serikat buruh Kabupaten Bandung Barat kembali mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandung Barat (KBB) pada Sabtu, 30 November 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka memprotes kinerja Bawaslu KBB yang dianggap tidak akuntabel dalam menangani berbagai kasus pelanggaran pemilu, terutama keterkaitan dugaan politik uang dan netralitas aparat yang tak kunjung ditindak tuntas.
Bahkan, ditengah orasi, Bawaslu KBB dianggap masuk angin dalam menangani perkara tersebut, masa kemudian memberikan penyembuh cair secara simbolis kepada ketua dan jajaran Bawaslu KBB.
Pantauan sekirarkita.{id} di lokasi, massa yang berasal dari kawasan industri di Kecamatan Batujajar, Cimareme, dan Kecamatan Cipatat mulai berkumpul di depan kantor Bawaslu sekitar pukul 11:00 WIB.
Dengan membawa spanduk dan melakukan orasi, mereka menuntut pimpinan Bawaslu menemui massa dan memberikan penjelasan keterkaitan progres penanganan kasus pelanggaran Pilkada 2024.
Puluhan massa buruh Kabupaten Bandung Barat geruduk kantor Bawaslu KBB (Foto: Abdul Kholilulloh )
Koordinator aksi, Dadang Ramon, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bawaslu yang kerap berdalih kurangnya syarat formil dan materil dalam menangani kasus.
“Kami minta Bawaslu menerangkan ke publik sepanjang mana penindakan mereka. Jangan mencapai kasus hanya diregister, diperiksa, lalu selesai tanpa ada hukuman,” ungkapnya.
“Kami juga memberikan penyembuh masuk angin bentuk dukungan kami (buruh) agar jajaran Bawaslu KBB kerja ekstra, jangan lupa minum penyembuh dan jaga kesehatan,” ungkapnya.
Kasus-kasus yang Dipertanyakan
Dadang menyoroti beberapa kasus yang sampai kini belum memperlihatkan hasil yang transparan, seperti dugaan netralitas aparat desa di Kecamatan Gununghalu dan politik uang yang sempat viral melalui video di media sosial.
Ia menyebut, video tersebut menampilkan dugaan pembagian amplop oleh pasangan calon nomor 2, Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail, menjelang hari pencoblosan.
“Tindak tegas pelanggaran, siapa pun pelakunya. Kami ingin Pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi, bukan dirusak oleh politik uang dan ketidaknetralan,” tegas Dadang.
Ia juga menegaskan bahwa aksi buruh ini tidak berpihak kepada calon manapun, melainkan murni untuk mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
[ad_2]
Source link
