SEKITARKITA.id — Gerakan moral BOOMS KBB (Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM Kabupaten Bandung Barat) terus menguatkan langkahnya dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat, ASN, dan anggota DPRD mengenai pentingnya kedaulatan fiskal sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam berbagai forum dialog dan diskusi publik bersama elemen masyarakat dan jurnalis lokal, BOOMS KBB menyoroti lemahnya posisi fiskal Kabupaten Bandung Barat yang dinilai masih tersandera oleh kabupaten induk.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya reaksi legislatif terhadap isu strategis fiskal, termasuk munculnya dugaan konsensus tertutup antara oknum DPRD dan BUMD di ruang-ruang privat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tokoh sentral BOOMS KBB, Didin Kopral, menegaskan bahwa gerakan ini bukan hanya kritik, tetapi ajakan membangun kesadaran fiskal secara menyeluruh.
Ia mengapresiasi keberanian elemen kepemudaan seperti Korp KNPI KBB yang mulai bersuara soal isu fiskal, serta menyambut baik kolaborasi dengan para jurnalis lokal dalam mengawal transparansi pemerintahan.
“Kami ingin mendorong pemerintahan yang amanah, ASN yang solid, dan masyarakat yang optimis terhadap masa depan KBB. Ini bukan gerakan oposisi, tapi gerakan moral untuk membangun,” ujar Didin, pada Jumat 10 Oktober 2025.
Potensi Wisata dari Kereta Cepat Padalarang
Sementara itu, Direktur Divisi Kajian BOOMS, Dendi menyoroti belum adanya kajian resmi dari Pemkab Bandung Barat terkait dampak pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di Padalarang terhadap sektor pariwisata.
Menurutnya, menjamurnya travel luar kota di sekitar KCIC Padalarang yang dikelola para driver lokal dan tokoh masyarakat seperti Kang Dedi Sugiana (Tongky) membuktikan peluang nyata.
“Para driver bahkan sudah memiliki rest area di kawasan Talang. Ini bukti bahwa geliat wisata sudah hidup, tinggal bagaimana Pemkab menangkapnya dan menyusun buku menu wisata KBB,” jelas Dendi.
Ia menyebut, BOOMS KBB juga menyoroti potensi sumber daya air yang selama ini belum masuk ke dalam proyeksi pendapatan daerah. Padahal air digunakan oleh PDAM Tirta Raharja, perusahaan swasta, hingga sektor komersial.
Dendi mendorong lahirnya Perda pengelolaan air secara profesional melalui BUMD yang sehat dan akuntabel.
“Air adalah aset strategis. Kita harus pastikan penggunaannya memberi nilai tambah bagi PAD KBB dan tidak lagi bocor ke luar,” tegasnya.
Dikatakan dia, BOOMS mendorong agar PDAM Wibawa Mukti diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Bandung Barat.
Salah satu opsi adalah, kata dia, profit sharing atau kesepahaman baru terkait 110 ribu pelanggan PDAM Tirta Raharja di wilayah layanan 4, yang menurut regulasi seharusnya diserahkan ke KBB sejak 18 tahun lalu.
Dendi juga menyoroti program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang ekonomi desa di Bandung Barat.
Ia mendorong agar program ini diperkuat melalui Perda dan dimasukkan ke dalam RPJMD.
“Jika bahan baku MBG bisa dipenuhi oleh desa-desa di KBB, kita membangun kedaulatan pangan sekaligus membuka lapangan kerja. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo,” ujarnya.
Disisi lain, Ketua Forkom KBB, Boy, menegaskan bahwa wilayah selatan Bandung Barat memiliki potensi wisata besar yang harus segera ditangkap melalui investasi.
“Pertanian, wisata alam, kuliner, hingga olahraga bisa jadi paket wisata unggulan. Bahkan bisa ditawarkan langsung di bilik layanan terminal kereta cepat,” kata Boy.
Gerakan moral BOOMS KBB menegaskan bahwa pembangunan fiskal bukan hanya soal angka, tetapi tentang keberanian melihat potensi, membangun sistem yang adil, dan memastikan setiap jengkal tanah serta tetes air di Bandung Barat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“BOOMS KBB siap menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif untuk mendorong kedaulatan fiskal, kemandirian daerah, dan optimisme pembangunan Bandung Barat,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
