SEKITARKITA.id –Sedikitnya 5 hektare lahan persawahan milik warga Kampung Purabaya, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) gagal panen.
Hal ini disebabkan oleh jembatan ambruk di Kampung Sukamulya, Desa Padalarang, yang hingga kini belum juga diperbaiki.
Kondisi jembatan yang ambruk sejak 24 Maret 2025 itu menutup saluran air irigasi utama, membuat aliran air dari PN Kertas meluber dan tidak mengalir ke sawah warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, selama hampir enam bulan, para petani di tiga kampung terdampak gagal panen.
“Selokan dari PN Kertas tumpah, airnya meluber, tidak mengalir ke sawah. Akibatnya sekitar 5 hektare sawah di Purabaya dan Jayamekar gagal panen,” ungkap CP (52), tokoh masyarakat setempat, Rabu (16/7/2025).
Ia menilai birokrasi yang berbelit-belit menjadi penyebab utama lambannya perbaikan jembatan, meskipun anggaran Dana Desa disebut telah tersedia.
Warga Desak Perbaikan, Pemerintah Dinilai Lamban
CP menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan, mengingat jembatan tersebut menjadi akses utama bagi warga tiga RW, yakni RW 25 Kampung Sukamulya, RW 05 Kampung Ranjabali, dan RW 06 Kampung Sukamaju.
“Sampai sekarang belum ada tindakan nyata. Padahal jalan ini vital, bukan cuma buat petani tapi juga anak sekolah dan pedagang,” katanya.
Yang memperparah situasi, menurut CP, kini warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari anyaman bambu yang sangat berisiko.
“Kalau sampai ada korban karena jembatan darurat ini, siapa yang tanggung jawab? Katanya ada Dana Desa Rp200 juta, tapi belum dipakai atau belum transparan penggunaannya,” keluhnya.
Aktivitas Warga Terganggu, Akses Ekonomi Terputus
Senada, Iman Taufik (42), tokoh masyarakat Kampung Sukamulya, menyatakan jalan tersebut bukan sekadar alternatif, melainkan akses hidup warga.
“Ini jalan utama buat semua aktivitas warga. Sekarang warga harus muter lima kilometer. Anak sekolah pun terpaksa lewat jembatan bambu yang rawan hanyut,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah desa dan kecamatan segera mengambil tindakan konkret dan tidak terus bersembunyi di balik alasan birokrasi.
Mereka juga menyoroti banyaknya bangunan liar di sekitar lokasi yang dibiarkan begitu saja, berbanding terbalik dengan lambatnya respon terhadap kebutuhan mendesak warga.
“Kami hanya minta keadilan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Ini bukan permintaan mewah, tapi menyangkut keselamatan dan ekonomi warga,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, sebelumnya Kepala Desa Padalarang, Karom, mengatakan pihaknya telah mengapresiasi swadaya warga membangun jembatan darurat. Namun, perbaikan permanen masih terganjal persoalan kewenangan.
“Status saluran air ini masih perlu diklarifikasi, apakah milik BBWS Citarum Harum atau PUPR KBB. Kalau BBWS, berarti ke Pemprov Jabar. Kalau PUPR KBB, bisa langsung ke sana,” jelasnya.
Karom menyebut, total kebutuhan anggaran perbaikan jembatan ditaksir mencapai Rp800 juta, termasuk pembangunan bronjong dan pelebaran agar dapat dilalui mobil.
“Karena ini masuk kategori urgent, kami akan geser dari anggaran pembangunan lain. Tapi tetap harus melalui prosedur izin,” tegasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
