SEKITARKITA.id – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Cisarua, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kembali menyita perhatian publik.
Insiden yang terjadi pada Selasa, 14 Oktober 2025 ini menimbulkan keprihatinan mendalam setelah diketahui bahwa salah satu korban merupakan anak anggota DPRD KBB, Pipit Puspita Ahdiani dari Fraksi Golkar.
Total 161 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, pusing, sakit perut, hingga kejang-kejang. Sebagian siswa harus mendapatkan perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Lembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anak saya kelas 8 di SMP ini. Tadi siang masih sehat, tapi sekitar jam 4 sore tiba-tiba mengeluh lemas dan pusing. Saya langsung bawa ke RSUD Lembang, dan sekarang masih dalam observasi,” ujar Pipit Puspita Ahdiani di posko darurat SMPN 1 Cisarua.
Menurut Pipit, 36 siswa SMPN 1 Cisarua dan 1 siswa SMKN 1 Cisarua dirawat di RSUD Lembang.
Mayoritas korban mengalami gejala umum, namun ada juga siswa yang sempat kejang dan sesak napas saat pertama kali dibawa ke rumah sakit.
Meski demikian, Pipit mengapresiasi respons cepat dari tenaga medis.
“Alhamdulillah kondisi anak-anak mulai membaik. Penanganan di RSUD Lembang cepat dan lengkap,” katanya.
Pipit mengaku bahwa anaknya jarang makan makanan MBG di sekolah. Namun pada hari kejadian, sang anak memakan ayam dari menu MBG, sedangkan nasi dan lauk lainnya tidak disentuh.
“Katanya cuma makan ayamnya saja. Setelah itu baru ada pengumuman bahwa makanan MBG tidak boleh dimakan. Tapi pengumuman datang setelah sebagian anak sudah makan,” jelas Pipit.
Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi penyedia makanan MBG agar kejadian serupa tidak terus terjadi.
“Pentingnya pengawasan ketat terhadap kebersihan, distribusi, dan kualitas bahan pangan yang disajikan kepada siswa,” tegasnya.
DPRD KBB: Program MBG Harus Dievaluasi Menyeluruh!
Di lokasi yang sama, Sekretaris DPD NasDem KBB sekaligus Anggota DPRD KBB, Bintang Pamungkas, juga memberikan tanggapan tegas.
“Program makan bergizi gratis ini harus dievaluasi secara serius. Sudah terlalu banyak siswa yang menjadi korban keracunan di Bandung Barat. Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan malah membahayakan,” ujar Bintang.
Bintang menekankan bahwa Dinas Kesehatan KBB harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta sertifikasi dapur penyedia MBG.
“Hanya dapur yang memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi yang boleh mengolah dan mendistribusikan makanan MBG. Kalau dapur belum bersertifikat, jangan diberi kewenangan,” tegasnya.
Selain pengawasan, Bintang menekankan bahwa penanganan korban adalah prioritas.
“Saat ini fokus kita adalah pemulihan ratusan siswa yang keracunan. Kita berharap tidak ada korban tambahan,” pungkasnya.
Insiden ini kembali menambah panjang daftar kasus keracunan massal program MBG di Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah untuk, memperketat pengawasan, memastikan dapur penyedia bersertifikat, menjamin kualitas dan kebersihan makanan dan mengevaluasi sistem distribusi MBG.
Program yang seharusnya menyehatkan siswa tidak boleh berubah menjadi ancaman bagi keselamatan mereka. Pemerintah diminta bertindak cepat dan tegas demi mencegah insiden serupa terulang.
