SEKITARKITA.id – Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menemukan sejumlah catatan penting terkait sumber daya manusia (SDM) saat melakukan pengawasan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cikalongwetan.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena dinilai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menegaskan bahwa kualitas SDM harus menjadi prioritas utama untuk menunjang pelayanan kesehatan yang optimal di RSUD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sandi, DPRD KBB akan mendorong penambahan tenaga kesehatan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui usulan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, pihaknya juga menyoroti kinerja dokter spesialis yang diharapkan dapat bertugas secara maksimal di RSUD.
“Pertama dari segi SDM dulu, dan kita akan mendorong serta meminta bersurat kepada BKN bahwa tenaga kesehatan untuk PNS harus ditambahkan,” kata Sandi dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Kemudian, kata Sandi, pihaknya juga membutuhkan tenaga dokter spesialis yang betul-betul bisa bekerja sesuai yang diharapkan, dari Senin sampai Jumat berkantor di RSUD.
“Karena ini juga menjadi keluhan masyarakat dan kami mendapatkan laporan bahwa dokter spesialis tidak bertugas secara penuh,” sambungnya.
Ia menyebut, selain persoalan jumlah tenaga kesehatan dan dokter spesialis, Komisi I DPRD KBB juga menemukan adanya tenaga kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan.
Sandi menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta didukung sertifikasi yang relevan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Artinya tenaga kesehatan ini harus betul-betul orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan bersertifikasi. Tadi kami menemukan ada beberapa yang kurang sesuai dengan kompetensinya. Ini harus dibenahi ke depannya karena pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diutamakan dan SDM-nya harus sesuai standar,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD KBB juga meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan RSUD. Pasalnya, rumah sakit tersebut selama ini ditopang melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai telah menunjukkan kemandirian yang cukup baik.
Meski demikian, DPRD menilai dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap perlu diperkuat guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan SDM yang masih kurang.
“Terkait hal ini juga harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Karena ini ditanggung oleh BLUD, artinya secara kemandirian sudah sangat luar biasa. Namun intervensi bantuan APBD tetap perlu kita dorong bersama-sama,” ujarnya.
Temuan Komisi I DPRD KBB tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat kapasitas SDM, serta memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang profesional dan sesuai standar.
Dalam kunjungan sidak yang dilakukan pada hari Jumat 5 Juni 2026 tersebut, turut dihadiri anggota Komisi I DPRD KBB, Ahmad Fauzi, Liwa Ulhamdi, H Rismanto, Asep Miftah Sofwan, kunjungan tersebut di sambut baik Direktur RSUD Cikalongwetan, Wisnhu Pramula berserta jajaran.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
