SEKITARKITA.id – Dampak ambruknya jembatan penghubung antar kampung di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus meluas.
Setelah sebelumnya petani di Kampung Purabaya, Desa Jayamekar mengeluhkan gagal panen di lahan pertanian seluas 5 hektare, kini warga di tiga RW di Desa Padalarang mulai keluhkan gangguan kesehatan.
Keluhan datang dari warga RW 25 Kampung Sukamulya, RW 05 Kampung Rancabali, dan RW 06 Kampung Sukamaju yang mengaku terganggu dengan kondisi lingkungan pasca ambruknya jembatan pada 24 Maret 2025 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pasca ambruk jembatan penghubung antar desa itu, sampah jadi menumpuk. Endapan sampah menimbulkan jentik nyamuk dan bau tidak sedap,” ujar Iman Taufik, tokoh pemuda Kampung Sukamulya, kepada Sekitarkita.id, Rabu (16/7/2025).
Iman menyebutkan, kekhawatiran warga meningkat, pihaknya mengantisipasi muncul penyakit gatal-gatal. Ia pun meminta pemerintah segera bertindak sebelum masalah ini semakin meluas.
“Kami khawatir warga sekitar terserang penyakit kulit. Untuk itu, kami mendesak pemerintah segera memperbaiki jembatan yang ambruk ini, jangan terus ditunda-tunda,” tegasnya.
Senada, CP (52), tokoh masyarakat lain, menyampaikan bahwa jembatan yang rusak tersebut telah menutup saluran irigasi utama yang biasanya mengalirkan air dari PN Kertas ke sawah milik warga.
“Selokan dari PN Kertas tumpah, airnya meluber ke jalan dan tak sampai ke sawah. Akibatnya, sekitar 5 hektare sawah di Purabaya dan Jayamekar gagal panen hampir enam bulan ini,” ungkapnya.
Menurut CP, lambannya perbaikan jembatan diduga karena birokrasi berbelit, meskipun anggaran Dana Desa disebut-sebut sudah tersedia.
“Warga sudah beberapa kali menyampaikan keluhan. Ini akses vital untuk petani, anak sekolah, dan pedagang. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata,” keluh CP.
Saat ini, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dari bambu, yang dinilai sangat berisiko.
“Kalau sampai ada korban karena jembatan darurat ini, siapa yang tanggung jawab? Katanya Dana Desa sebesar Rp200 juta sudah ada, tapi belum ada transparansi penggunaannya,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Desa Padalarang maupun Pemerintah Kecamatan Padalarang terkait progres perbaikan jembatan tersebut.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
