SEKITARKITA.id – Meski pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat telah meluncurkan berbagai program penyediaan air bersih, sebagian wilayah masih kesulitan mendapatkan akses air layak konsumsi.
Kondisi ini terutama dirasakan di daerah rawan kekeringan seperti Rajamandala Kulon, Cipada, dan beberapa titik di wilayah barat dan selatan KBB.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB, Aan Sopyan, ST, MT, menegaskan bahwa persoalan air bersih menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh warga Bandung Barat bisa menikmati akses air yang layak dan berkelanjutan,” ujarnya saat ditemui Jumat, 24 Oktober 2025.
Menurut Aan, kondisi geografis Bandung Barat sangat beragam. Wilayah selatan dan barat cenderung mengalami kekeringan, sementara daerah utara seperti Lembang dan Parongpong justru memiliki ketersediaan air yang melimpah.
Namun, distribusi air dari wilayah kaya sumber air ke zona kekurangan belum berjalan optimal. Hal inilah yang membuat akses air bersih di Bandung Barat masih belum merata.
Sementara itu, Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum Dinas PUTR KBB, Rilvi Hadi, ST, MM, menyebutkan bahwa cakupan program air bersih tahun ini mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
“Tahun ini programnya menurun, tapi Alhamdulillah, kami tetap bisa memperbarui data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Program ini juga bagian dari 100 hari kerja Pak Bupati, fokus di lima desa prioritas,” jelasnya.
Lima desa prioritas SPAM 2025 yakni, Desa Mekarwangi, Desa Tanjungwangi, Desa Cipendeuy, Desa Rajamandala Kulon dan Desa Cipada.
Kelima desa tersebut diketahui menjadi wilayah rawan kekeringan terutama saat musim kemarau panjang.
Selain SPAM, Pemda Bandung Barat menyalurkan bantuan air bersih berbasis APBD ke beberapa desa, seperti, Gadobangkong (Ngamprah), Cihampelas, Mandalasari (Cikalongwetan), Kertawangi (Cisarua).
Sebagian besar proyek sudah selesai, dan sisanya ditargetkan rampung November 2025.
“Total anggaran tahun ini sekitar Rp400 juta. Sebagian merupakan aspirasi DPRD. Memang belum sebanding dengan kebutuhan, tapi kami terus berupaya agar manfaatnya merata,” kata Rilvi.
Ketergantungan masyarakat pada sumur bor dan air tanah semakin tinggi. Jika dibiarkan, ini bisa mengganggu keseimbangan cekungan air tanah.
“Kalau pengeboran dilakukan terus-menerus tanpa kendali, bisa menurunkan kualitas dan debit air tanah,” tegas Rilvi.
Sebagai solusi, Dinas PUTR mulai mendorong pemanfaatan air permukaan seperti sungai dan mata air melalui sistem pipanisasi.
Wilayah utara KBB dinilai memiliki potensi air permukaan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Kerja sama dengan PDAM Tirta Wibawa Mukti juga diperkuat untuk menyalurkan air dari wilayah utara ke daerah pemukiman yang kekurangan air.
Ia memastikan bahwa pemanfaatan air permukaan adalah solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan.
Meski capaian sudah meningkat, Dinas PUTR mencatat sekitar 15 persen warga Bandung Barat belum memiliki akses air bersih sesuai standar.
“Bukan berarti mereka tidak punya air, tapi kualitasnya belum memenuhi standar air bersih,” jelas Rilvi.
Saat ini, 85 persen masyarakat telah mendapatkan akses air layak dari PDAM, SPAM, maupun sumber air desa terkelola. Namun sebagian warga masih mengandalkan sumur dangkal atau mata air terbuka yang rentan tercemar.
Pihaknya menegaskan bahwa keberhasilan penyediaan air bersih tidak hanya bergantung pada pemerintah.
“Warga juga harus menjaga lingkungan, tidak membuang limbah ke sungai, serta ikut merawat mata air di sekitar permukiman,” pesannya.
Rilvi menambahkan bahwa air bersih adalah hak dasar manusia, bukan sekadar proyek fisik.
“Air itu kehidupan. Kami ingin semua warga, terutama di pelosok, bisa menikmati air bersih yang layak,” kata dia.
Pemkab Bandung Barat komitmen bahwa Pemkab Bandung Barat akan terus memperluas jaringan layanan air bersih.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan PDAM dan pemerintah pusat agar program air bersih dapat menjangkau 100 persen masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, Pemda menyiapkan strategi jangka panjang dengan memperluas SPAM, memperkuat kerja sama lintas instansi, serta mendorong desa-desa membangun kemandirian pengelolaan air lokal.
“Air bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang keberlanjutan hidup. Kami ingin memastikan tak ada lagi warga Bandung Barat yang harus menempuh kilometer demi setetes air,” tutup Rilvi. (Diskominfo KBB)
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
