Perangi Korupsi, Prabowo Luncurkan e-Katalog 6.0: Hemat Biaya Pengadaan 30%

Jakarta, SekitarKita.id — Presiden RI Prabowo Subianto mengorbitkan secara resmi e-Katalog versi 6.0 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Peluncuran dilakukan di Istana Negara, Selasa (10/12).

“Katalog versi 6.0 ini diharapkan bisa mengurangi 20% sampai 30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi mencapai dengan 40-50%,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo turut mengungkapkan bahwa penggunanaan e-Katalog versi 6.0 ini akan berawal pada 1 Januari 2025 yang akan datang.

“Marilah kita wujudkan Pemerintahan yang bersih melalui semua upaya management yang baik dan penggunaan teknologi tentunya. Di ujungnya kita harus segera berani tegakkan hukum,” tutur Prabowo.

Hal itu juga disebutkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, mencapai pengiriman barang akan tersambung dalam satu platform.

“Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut.

Luhut membeberkan setidak-tidaknya lima dampak positif yang bisa dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini bisa dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem virtual.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, sebab sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.

“Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia sebab dengan sistem on-line penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” jelas Luhut.

Sebagai contoh, Luhut menyebut, implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 ribu penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa knowledge dalam sistem virtual pemerintah bisa merancang pengeluaran yang strategis sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.