SEKITARKITA.id — Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2025, pada Rabu (22/10) bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta kolaborasi antar-pihak dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu peserta yang turut hadir adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Diskominfotik KBB menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Perwakilan Diskominfotik KBB menyampaikan bahwa forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antarinstansi penyelenggara data.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat peran Diskominfotik sebagai Wali Data Daerah. Melalui sinergi dengan perangkat daerah lainnya, kami ingin memastikan data yang dihasilkan di Kabupaten Bandung Barat memiliki standar yang sama, valid, serta dapat dimanfaatkan secara luas untuk perencanaan pembangunan,” ujar perwakilan dari Diskominfotik KBB.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya integrasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus didorong melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Implementasi Satu Data Indonesia bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi pondasi penting bagi transformasi digital pemerintah daerah menuju tata kelola yang transparan, efisien, dan berbasis data,” imbuhnya.
Melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia 2025 ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sinergi antarinstansi penyelenggara data di seluruh Jawa Barat.
Dengan demikian, pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Diskominfotik KBB
