Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

SekitarKita.id – Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 2024, Indonesia AIDS Coalition (IAC) bersama Ikatan Mahir Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengadakan pertemuan di kompleks DPR yang membahas percepatan Indonesia menuju bebas AIDS pada 2030. Dalam pertemuan tersebut, beberapa rekomendasi penting diajukan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya penanggulangan HIV dan AIDS, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hingga goal global Triple 95s.

Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersifat independen, untuk menggantikan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang dibubarkan pada 2017. Badan ini diharapkan bisa menyelaraskan kebijakan keterkaitan HIV dan penyakit menular lainnya, serta memperkuat koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan HIV di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dan efisien dalam mengatasi HIV.

Selain itu, IAC menekankan perlunya peningkatan anggaran nasional untuk penanggulangan HIV, mengingat ketergantungan Indonesia pada dana donor yang terus menurun. Pada 2022, sekitar 32,3% dari complete anggaran penanggulangan HIV berasal dari pendanaan eksternal. Mengingat itu, diperlukan strategi untuk memobilisasi dana domestik, meningkatkan kontribusi pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan sektor swasta dalam memberi dorongan untuk program pencegahan dan pengobatan HIV.

Terakhir, ekspansi penggunaan alat tes HIV mandiri dan adopsi ARV generasi baru juga dianggap kunci untuk menyelesaikan AIDS pada 2030. IAC mendorong pemerintah untuk dapat mempercepatnya distribusi alat tes HIV mandiri dan ARV long-acting yang lebih fleksibel. Tetapi, tantangan utama adalah tingginya harga obat-obatan ini sebab monopoli paten. Untuk alasan itu, Indonesia perlu mendorong produksi obat-obatan generik yang lebih terjangkau agar bisa diakses oleh semua orang dengan HIV (ODHIV) tanpa terkendala biaya. Dukungan politik, anggaran, dan kebijakan yang tepat akan sangat memutuskan dalam mewujudkan Indonesia bebas AIDS pada 2030.

Sumber: VRI TIMES