Bandung, SekitarKita.id – Tubagus Ace Hasan Syadzily Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, menggelar silaturahmi bersama pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, 25 Januari 2024.
Pada kesempatan tersebut, Kang Ace panggilan akrab Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini sempat menyampaikan beberapa isu terkini termasuk soal pengelolaan dana haji dan juga biaya haji 2024, kepada pengurus FKDT Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
“Sengaja saya hadir bersama bapak ibu di sini dan berbicara tentang keuangan haji. Kenapa unsurnya dari FKDT, karena salah satu komponen masyarakat yang berhadapan langsung dengan umat adalah FKDT,” kata Kang Ace dihadapan para guru madrasah diniyah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami kemarin juga bersama pengurus MUI Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, kemudian para penyuluh agama, dan kepala (Kantor Urusan Agama (KUA). Sikaturahmi ini terus saya bangun sebagai bentuk tanggung jawab bahwa informasi keuangan haji patut untuk terus diketahui oleh umat,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini juga menyampaikan, bahwa selama ini banyak informasi beredar yang tidak benar mengenai dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dengan beredarnya informasi bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur, dirinya meminta para ustadz dan tokoh agama yang hadir ini meluruskan informasi tersebut.
“Informasi ini patutuntuk disampaikan kepada masyarakat. Kenapa penting disampaikan ke masyarakat? Karena banyak pihak yang bilang kalau pada saat pemerintah Jokowi, uang haji dipakai untuk pembangunan jalan tol. Nah itu banyak berkembang di masyarakat,” ungkap Kang Ace.
Ia kemudian memaparkan berbagai informasi mengenai biaya ibadah haji 2024M/1445H tersebut secara luas dan gamblang.
Kang Ace juga memaparkan pada mulanya pemerintah menyampaikan usulan biaya haji sebesar Rp.105 juta. Kemudian biaya tersebut dibahas di Komisi VIII DPR RI dan dapat diturunkan menjadi Rp.93,4 juta.
Dari biaya tersebut, jamaah membayar sebesar Rp.56.046.172 (60%), dan sebesar Rp.37.364.114 (40%) yang dibayarkan dari nilai manfaat dana yang dikelola oleh BPKH.
“Tolong sampaikan kepada masyarakat, bahwa biaya haji tidak sepenuhnya dibayar masyarakat. Tapi ada dana kelolaan dari dana mashlahat yang dikelola BPKH. Alhamdulillah kita bisa tekan rata-rata Rp. 93,4 juta. Kita bisa menekan biaya yang paling besar yaitu biaya penerbangan. Kami panggil Garuda, kami panggil Saudi Airline,” pungkasnya.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, terpisah menyampaikan bahwa dana haji yang dikelola BPKH pada tahun 2023 sebesar Rp. 166,74 triliun.
Sementara nilai manfaat yang dihasilkan pada tahun 2023 mencapai Rp.10,90 triliun. Dirinya juga menegaskan bahwa dana haji yang selama ini dikelola BPKH aman dan digunakan semata-mata untuk kepentingan jamaah dan umat.***
