SEKITARKITA.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Agama untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Kekerasan Seksual di lingkungan pesantren.
Desakan tersebut muncul setelah terungkapnya kasus kehamilan seorang santriwati di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pimpinan pondok pesantren.
Menurut Sahroni, pembentukan Satgas Anti-Kekerasan Seksual di pesantren sudah menjadi kebutuhan mendesak karena kasus serupa terus berulang di berbagai daerah dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya minta Polri-Kemenag segera membentuk Satgas Anti-kekerasan Seksual di pesantren karena ini sudah sangat urgen. Kasus seperti ini sudah tidak bisa lagi ditangani satu per satu karena sudah terlalu masif,” kata Sahroni dalam keterangannya, melansir partainasdem.id, Senin (1/6/2026).
Kasus Santriwati Hamil di Pekalongan Jadi Sorotan
Kasus ini mencuat setelah aparat kepolisian menangkap AKF (54), pimpinan sekaligus pengasuh sebuah pondok pesantren di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Penangkapan yang dilakukan pada 27 Mei 2026 tersebut mengungkap fakta bahwa kehamilan santriwati berinisial N diduga bukan disebabkan oleh alasan yang sebelumnya beredar, melainkan akibat tindak kekerasan seksual yang dilakukan pelaku.
Peristiwa tersebut kembali memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan santri dan santriwati di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.
Sahroni menegaskan negara tidak boleh hanya bertindak setelah kasus terjadi. Menurutnya, pemerintah harus lebih proaktif dalam melakukan pencegahan, menerima laporan korban, memberikan perlindungan, serta memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.
Legislator dari Partai NasDem itu juga meyakini masih banyak korban kekerasan seksual yang memilih diam karena takut melapor atau mengalami tekanan dari lingkungan sekitar.
Karena itu, keberadaan Satgas Anti-Kekerasan Seksual di pesantren dinilai penting sebagai sarana pengawasan sekaligus perlindungan bagi para santri.
Lebih lanjut, Sahroni menilai tindakan pelaku tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mencoreng nama baik pesantren serta para kiai yang selama ini dihormati masyarakat karena ilmu dan keteladanan mereka.
Ia meminta masyarakat tidak memberikan pembelaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang berlindung di balik institusi pendidikan maupun simbol agama.
“Jangan ada yang membela oknum bejat seperti ini. Tindakan kriminal dengan tameng agama seperti ini harus dihukum lebih berat. Jangan sampai nama baik para kiai dan institusi pesantren dirusak oleh oknum-oknum bejat,” tegas Sahroni.
Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian publik dan pemerintah. Sejumlah pihak mendorong adanya penguatan sistem pengawasan, mekanisme pelaporan yang aman, serta perlindungan maksimal bagi korban.
Dengan pembentukan Satgas Anti-Kekerasan Seksual di pesantren, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi sehingga lingkungan pendidikan tetap aman bagi para santri dan santriwati di seluruh Indonesia.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : partainasdem.id
