SEKITARKITA.id – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi Partai Demokrat, DR. H. RM. Imam I. Tunggara, M.Pd., menegaskan komitmennya mengawal Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 dengan menempatkan penguatan Posyandu dan percepatan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Imam Tunggara saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah (P3D) 2026 di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah bagi DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya dari para kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dialog bersama para kader Posyandu, Imam Tunggara menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan yang optimal.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik. Isu stunting harus menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Kader Posyandu adalah garda terdepan karena mereka yang paling mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan,” ujar Imam Tunggara.
Dalam forum tersebut, para kader Posyandu menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di lapangan. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, alat penimbangan balita yang belum memadai, hingga perlunya peningkatan kesejahteraan kader melalui insentif yang lebih layak.
Menurut Imam Tunggara, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses pengawasan DPRD sekaligus bahan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026.
Ia menilai anggaran sektor kesehatan harus benar-benar diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, terutama melalui penguatan Posyandu, program intervensi gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung Barat.
“Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Target kita jelas, menurunkan angka stunting di Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.
Imam Tunggara juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah desa, puskesmas, kader Posyandu, hingga berbagai organisasi masyarakat agar program kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, data yang akurat dari kader Posyandu dipadukan dengan fungsi pengawasan DPRD akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, para kader Posyandu Desa Cangkorah menyambut baik pelaksanaan kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 tersebut.
Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi dapat diwujudkan melalui peningkatan dukungan anggaran, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas kader Posyandu.
Melalui kegiatan P3D ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmennya dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Fokus pada penguatan Posyandu dan percepatan penanganan stunting diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkualitas di Kabupaten Bandung Barat,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
