Ringkasan Berita:
- Perdebatan sengit muncul mengenai usulan penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, membagi pendapat masyarakat antara yang mengapresiasi jasanya dan yang menyoroti pelanggaran HAM serta tindakan korupsi.
- Ainun Najib, aktivis media sosial dan mahir teknologi informasi, untuk membuat pilihan merespons isu tersebut dengan perbandingan sindiran yang menarik fokus perhatian.
- Melalui akun X (Twitter)-nya, Ainun menyampaikan, “Andai Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, maka Jokowi harus segera menjadi Pahlawan Tremendous Nasional,” disertai dengan gambar Jokowi seperti Superman.
AdinJava, JAKARTA –Keuntungan dan kerugian keterkaitan pengangkatan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto sebagai pahlawan nasional masih menjadi perdebatan.
Berbagai pandangan mencapai kritik negatif disampaikan oleh tokoh nasional maupun masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan jumlah besar orang memberi dorongan untuk Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional sebab jasanya dalam membangun Indonesia.
Sebagian lainnya menolak sebab Soeharto bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta dugaan korupsi sepanjang masa Orde Baru.
Tidak ingin repot dengan perdebatan, Pegiat Media Sosial sekaligus praktisi Teknologi Informasi, Ainun Najib memberikan analogi sederhana.
Melalui standing Twitter atau X pribadinya @ainunnajib pada Sabtu (2/11/2025), ia mengungkapkan pendapatnya.
Menurutnya, andai Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, maka seharusnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dianugerahi gelar Pahlawan Tremendous Nasional.
Andai Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, maka Presiden Joko Widodo seharusnya menjadi Superhero Nasional.(Andai Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, maka Presiden Joko Widodo layak disebut sebagai Pahlawan Tremendous Nasional),” tulisnya sambil mengunggah foto Jokowi menggunakan pakaian pahlawan tremendous yang sangat mirip dengan Superman.
Komentar Ainun Najib mendapat dengan jumlah besar respons dari masyarakat.
Postingan tersebut memicu berbagai respons.
Dengan jumlah besar orang menganggap statusnya sebagai lelucon dan candaan, mencapai komentar-komentar sinis yang membawa nama Jokowi dalam beberapa kontroversi.
@ReiMadridista: Pahlawan tremendous mempunyai kendaraan ajaib yang tak terlihat: esemka
@Pencari_Rezeki: Astagfirullah… jangan mencapai seperti itu, masa superhero/pahlawan, kekuatannya malah lemah.
@DJ_Luvly: Aamiin YRA, semoga secepatnya meraih gelar pahlawan. UU Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010, secepatnya berakhir, secepatnya diproses hukuman di akhirat.
@Bima_Sakti_1: Andai ini tentang Isu Ijazah Ahlawan!!!!
@baiou_2829: Jokowi? “HERO Grocery store” pendapat saya…, warisannya semua buruk.
@bafarifa: Lho… Bukankah beliau calon Nabi?
@tobaiss13: Orang yang aniaya jadi pahlawan ya?
@SHPDCMPABABD: Andai tremendous hero celana dalam dikenakan di luar ya..
@By__Samarkand: Superbul
@AMudzakir53017: MULYONO PAHLAWAN NASIGORENG….
Tokoh Agama Terpecah
Dengan jumlah besar tokoh agama berselisih pendapat dalam diskusi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Diketahui bahwa Soeharto masuk dalam daftar tokoh nasional yang diharapkan akan dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025 yang akan datang.
Perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada pemimpin Orde Baru menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Sebab pendapat masyarakat terbagi antara para pendukung pemerintahan Soeharto dan para penderita dari pemerintahan tersebut.
Belum lagi standing Soeharto yang pernah menjadi tersangka korupsi setelah tahun 1998, namun persidangan dibatalkan sebab kondisi kesehatannya dan terlepas dari segalanya meninggal.
Tidak hanya masyarakat yang terpecah, beberapa tokoh agama juga tampak mempunyai perbedaan pendapat.
Di organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang terbesar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terdapat dua pandangan yang berbeda.
Contohnya, Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pendirian Muhammadiyah sudah bulat memberi dorongan untuk penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Menurutnya, tak ada yang dapat menyangkal peran dan kontribusi Soeharto terhadap bangsa Indonesia.
Diketahui Muhadjir Effendy kini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027, yang mengurus sektor Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Tetapi, tokoh muda Muhammadiyah Usman Hamid yang juga anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Laki-laki yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Penderita Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut.
Usman berpendapat bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada seseorang yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keberanian ethical mencapai akhir hayatnya.
“Andai seseorang meninggal dalam standing tersangka atau terdakwa, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM atau korupsi, sulit disebutkan sebagai pahlawan,” tutur Usman dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Tidak jauh berbeda dengan Muhammadiyah, NU juga merasakan perpecahan dalam membahas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Contohnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mengungkapkan dukungannya terhadap usulan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Dewan Gelar dalam menetapkan Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional tahun ini.
Menurut Gus Fahrur, Indonesia seharusnya mempelajari masa lalu, baik dari sisi kebaikan maupun kelemahannya, guna menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan beradab.
Tetapi, penolakan yang tajam datang dari tokoh NU yaitu KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).
“Saya sangat tidak setuju andai Soeharto diangkat sebagai Pahlawan Nasional,” tegas Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Mus, dalam pernyataannya, Rabu (5/11/2025).
Gus Mus mengingat masa Orde Baru sebagai masa yang meninggalkan luka bagi dengan jumlah besar ulama dan kiai pesantren.
Ia menyebut plang nama NU dilarang dipasang, para bupati merobohkan simbol organisasi, serta sejumlah tokoh diwajibkan bergabung dengan Golkar.
Saudara kandung Kiai Adib Bisri diwajibkan keluar dari PNS sebab dipaksa bergabung dengan Golkar.
“Dengan jumlah besar kyai yang dimasukkan ke dalam sumur. Adik saya, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS sebab dipaksa bergabung dengan Golkar,” ungkapnya.
Ia juga menceritakan pengalaman Kiai Sahal Mahfudh yang menolak menjadi pembimbing Golkar Jawa Tengah.
Menurut Gus Mus, dengan jumlah besar pejuang bangsa yang tidak pernah meminta gelar pahlawan agar tetap menjaga kesucian tindakan mereka.
“Andai disebutkan, menghindari riya. Amal baik jangan dikurangi sebab gelar,” ungkapnya.
Alternatifnya, tokoh agama lainnya yaitu Franz Magnis-Suseno, seorang imam Katolik, menolak dengan tegas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Romo Magnis menyatakan bahwa keterlibatan Soeharto dalam dugaan tindakan melawan hukum korupsi pada masa Orde Baru menjadikannya tidak pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional.
Soeharto dianggap memberi kesempatan luas kepada kaki tangan dan anggota keluarga untuk melakukan tindakan korupsi.
Belum lagi berbagai kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi antara tahun 1965 mencapai 1998 membuat Soeharto semakin dianggap tidak pantas menerima gelar pahlawan nasional.
Jokowi Memberi dorongan untuk
Dukungan terhadap wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI yang ke-2, Soeharto, disampaikan oleh Presiden RI yang ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi juga memperlihatkan dukungan yang sama mengenai wacana serupa keterkaitan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Jokowi menganggap keduanya mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa.
“Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti mempunyai peran dan kontribusi terhadap bangsa,” tutur Jokowi, Kamis (6/11/2025).
Penghargaan gelar Pahlawan Nasional merupakan wujud penghormatan terhadap seseorang yang pernah memimpin negara ini.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti bahwa setiap pemimpin mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.
“Dan kita semua harus segera menghargai hal tersebut, serta menyadari bahwa setiap pemimpin pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan,” ungkapnya.
Tetapi, pengajuan gelar Pahlawan Nasional tidak boleh dilakukan secara asal dan harus segera menuruti prosedur yang berlaku.
“Dan penghargaan jasa terhadap para pemimpin juga dilakukan melalui proses-proses yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari tim pemberi gelar dan jasa,” katanya.
“Saya rasa kita perlu menghargai kontribusi dan jasa yang telah diberikan oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gusdur terhadap bangsa dan negara ini,” tambahnya.
Penolakan Megawati
Berbeda dengan Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
Ia menegaskan kepada pemerintah agar lebih cermat dan waspadai dalam memberikan gelar tersebut, dengan mempertimbangkan catatan perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab ethical seorang tokoh terhadap bangsa.
“Dapatkan gelar proklamator, bapak bangsa, lalu ini apa? Pahlawan? Tapi, hati-hati andai ingin menjadikan seseorang sebagai pahlawan. Jangan terlalu mudah. Andai Bung Karno, memang benar sebagai pahlawan. Sebab saya berani bertanggung jawab,” tutur Megawati dalam pidatonya pada seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dilakukan secara asal. Ia menegaskan agar pemerintah lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan gelar tersebut, dengan mempertimbangkan riwayat perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab ethical seorang tokoh terhadap bangsa. “Dapat jadi gelar proklamator, bapak bangsa, lalu ini apa? Pahlawan? Tapi, ya harus segera waspadai andai ingin menjadikan seseorang sebagai pahlawan. Jangan terlalu mudah. Andai Bung Karno, benar-benar pahlawan. Sebab saya berani bertanggung jawab,” tutur Megawati dalam pidatonya pada seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
“Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan demikian hanya sebab sebuah TAP. Andai Bung Karno bersalah, semestinya demi keadilan beliau dapat diadili,” tutur Megawati.
Megawati juga mengingat sikap Bung Karno yang tetap santai meski demikian dihadapkan pada perlakuan tidak adil. Bung Karno mengambil keputusan untuk tidak menentang agar menghindari perang saudara yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. “Andai melawan, nanti terjadi perang saudara,” tutur Megawati, menirukan perkataan ayahnya. Ia menyebutkan bahwa keputusan Bung Karno untuk diam adalah bentuk kebesaran jiwa dan tanggung jawabnya terhadap bangsa, guna mencegah terjadinya tumpahan darah antar sesama anak bangsa.
Penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI yang kedua, Soeharto, kembali memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Perilaku Megawati dianggap memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi luka sejarah yang belum sepenuhnya memulihkan.
Ketua Mahasiswa BEM UIN Alauddin Makassar, M Zulhamdi Suhafid menganggap bahwa keputusan Megawati dapat diartikan sebagai ekspresi tulus dari memori kolektif bangsa yang sedang luka.
Tetapi alternatifnya juga memperlihatkan bahwa tahapan perkembangan sejarah nasional masih berlangsung.
“Sikap Ibu Megawati mencerminkan keberanian dalam menjunjung prinsip. Hal ini memperlihatkan bahwa luka sejarah, khususnya keterkaitan dinamika politik Orde Baru, masih menyisakan dampak psikologis di ruang sosial dan politik Indonesia,” tutur Zulhamdi, Sabtu (8/11/2025).
Selanjutnya, Zulhamdi menyampaikan, andai penolakan tersebut berlandaskan pengalaman pribadi dan latar belakang keluarga besar Soekarno, maka keputusan itu berisiko menimbulkan kesan politik balas dendam di kalangan masyarakat.
Meski demikian menurutnya, Presiden Prabowo sedang berupaya menjaga persatuan dan pulih ingatan sejarah bangsa dengan pendekatan yang lebih inklusif.
“Jelas kita tidak bisa mengabaikan luka masa lalu, namun andai pengalaman pribadi digunakan sebagai dasar untuk menahan pengakuan terhadap kontribusi tokoh lain, hal ini berpotensi menciptakan politik dendam yang justru menghambat proses rekonsiliasi nasional,” ungkapnya.
Zulhamdi juga menekankan kepentingan teladan dari para pemimpin negara dalam menghadapi tokoh-tokoh masa lalu, termasuk yang pernah berselisih secara politik.
Ia memberikan contoh tindakan yang pernah dilakukan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Taufiq Kiemas, serta Presiden Prabowo yang berani mengakui kontribusi para tokoh dengan pandangan berbeda, tanpa kehilangan kritik terhadap sejarah.
“Seorang pemimpin yang sesungguhnya tidak perlu menghilangkan catatan gelap masa lalu, tetapi harus segera mampu meletakkannya dalam situasi yang objektif,” ungkapnya.
“Gus Dur, Taufiq Kiemas, bahkan Presiden Prabowo telah membuktikan bahwa penghargaan terhadap jasa seseorang tidak berarti menghilangkan kritik terhadap kesalahan mereka. Ini merupakan contoh kedewasaan politik yang patut ditiru,” lanjut Zulhamdi.
Merupakan pertanyaan yang muncul apakah adil mengabaikan kontribusi besar Soeharto dalam bidang pembangunan, pangan, infrastruktur, ekonomi, dan stabilitas nasional hanya sebab masalah politik yang terjadi.
Zulhamdi menyatakan bahwa sejarah perlu dipandang secara seimbang, bukan berdasarkan rasa dendam keluarga.
“Kita tidak bisa mengabaikan kontribusi besar Soeharto dalam pembangunan bangsa. Kesalahan dan pelanggaran politiknya perlu diakui, tetapi prestasi nyata dalam bidang ekonomi dan ketahanan pangan juga layak diapresiasi,” ungkapnya.
Mengabaikan seluruh kontribusi Soeharto, tutur Zulhamdi, hanya dikarenakan bangsa ini kehilangan objektivitas dalam lihat sejarah.
Di akhir pernyataannya, Zulhamdi menganggap bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, andai dilakukan dengan pertimbangan akademis dan etis yang matang, justru bisa menjadi simbol kemegahan bangsa Indonesia.
“Penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya keterkaitan dengan politik, namun juga tentang kemampuan bangsa ini dalam mengakui jasa siapa pun tanpa membawa rasa dendam terhadap sejarah. Hal ini akan memperlihatkan kematangan kolektif kita sebagai sebuah bangsa besar bahwa bangsa yang mampu mengingat tanpa membenci, serta belajar tanpa melupakan,” tutupnya.
24 Calon Pahlawan Nasional
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyatakan bahwa dari 49 nama yang diajukan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2025 ini, pihaknya telah untuk membuat pilihan 24 nama yang menjadi prioritas sebagai kandidat pahlawan nasional tahun ini.
Sebelumnya, 49 nama yang diajukan terdiri dari 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap memenuhi kriteria, ditambah 9 nama usulan dari masa sebelumnya (raise over).
Dari keseluruhan nama yang diajukan, tutur Fadli, Komite Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan telah memilihnya dengan begitu menjadi 24 nama yang bisa menjadi prioritas sebagai calon pahlawan nasional tahun ini.
“Dan sekarang tentu sebab kita juga mendekati Hari Pahlawan, kami telah mengusulkan 24 nama dari 49 yang menurut Dewan GTK perlu, telah dipilih, mungkin saja bisa menjadi prioritas,” tutur Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Rabu.
Tetapi, anggota partai Gerindra tersebut enggan membenarkan apakah Presiden ke-2 Soeharto termasuk dalam daftar 24 nama tersebut.
“Nanti kita melihat saja. Untuk nama-nama tersebut memang semua sesuai dengan yang saya katakan, memenuhi kriteria, termasuk nama Presiden Soeharto sudah tiga kali bahkan diajukan,” tutur Fadli Zon kepada para wartawan, Rabu (5/11/2025).
Fadli Zon menyatakan bahwa 24 nama calon pahlawan nasional yang menjadi fokus berdasarkan hasil kajian dan observasi.
Menurutnya, semua nama tersebut layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sebab mempunyai perjuangan, riwayat hidup dan latar belakang yang jelas, serta telah melalui pengujian akademis melalui berbagai tahap.
Berdasarkan information dari Kementerian Sosial, pemerintah telah beberapa kali mengusulkan nama Soeharto sebagai kandidat pahlawan nasional.
Tetapi, mertua Prabowo belum juga memperoleh persetujuan dan gelar.
Ia juga terdaftar sebagai salah satu dari 20 nama kandidat pahlawan nasional yang telah diajukan sejak tahun 2011 mencapai 2023.
Ada tiga jenis pengajuan calon pahlawan nasional tahun 2025, yaitu pengajuan baru tahun 2025; pengajuan yang ditunda dari tahun 2024; serta pengajuan yang memenuhi kriteria dan diajukan ulang (tahun 2011-2023).
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari presiden, ulama mencapai pekerja.
Di antara nama-nama yang diajukan menjadi pahlawan nasional, terdapat Presiden RI yang ke-2, Soeharto; Presiden RI yang ke-4, Aburrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur; serta aktivis buruh, Marsinah.
Fadli menyampaikan, 24 nama tersebut akan dipilih lebih lanjut sebelum diserahkan kepada Presiden Prabowo.
Termasuk, menurutnya nama Gus Dur dan Marsinah yang menjadi simbol perjuangan pekerja.
“Ya, pasti akan dilakukan pemilihan kembali. Dia (Gus Dur) juga termasuk dalam yang kita pilih, ya, saya rasa semuanya memenuhi syarat,” tutur Fadli.
Fadli menyampaikan, proses pengajuan nama-nama tersebut berawal dari tingkat paling bawah di kabupaten/kota.
Dengan jumlah besar peneliti dan mahir dari berbagai bidang menyarankan kepada kabupaten/kota masing-masing agar diungkapkan kepada pemerintah provinsi, mencapai terlepas dari segalanya diserahkan kepada pemerintah pusat.
“Jadi proses pengusulan pahlawan nasional ini dilakukan secara bawah ke atas, dari masyarakat, dari kabupaten dan kota. Di sana terdapat tim peneliti yang terdiri dari para mahir dari berbagai latar belakang,” tutur Fadli.
Baca berita Adin Javalainya melalui WhatsApp.
Baca artikel AdinJavalainnya di Google News.
