SEKITARKITA.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan kritik tajam terhadap alih fungsi kebun teh menjadi kawasan wisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Dalam sebuah gelaran pertunjukan wayang golek bertajuk “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” yang berlangsung di Desa Cilame pada Rabu malam, 24 April 2025, KDM menyoroti dampak negatif dari perubahan fungsi lahan tersebut.
Menurut KDM, praktik alih fungsi kebun teh bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti kerjasama antara pihak pengusaha dan TPN yang menggunduli kebun teh demi kepentingan bisnis pariwisata.
“Saya lihat sendiri, di Bandung Barat ini kebun teh malah digunduli. Siapa yang menggunduli? Itu kerja sama operasi dengan TPN. Padahal nama perusahaannya saja PT Perkebunan, bukan PT Kontraktor Tanah,” tegas KDM dengan nada kesal.
KDM juga mengkritik proyek-proyek wisata yang dianggap tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Ia menilai, keuntungan hanya dirasakan oleh investor dari luar daerah, sedangkan warga setempat tetap harus membayar jika ingin menikmati fasilitas wisata yang dibangun di tanah mereka sendiri.
“Pemilik usaha ini bukan orang sini, mereka dari Jakarta. Kalau mereka bikin tempat wisata, apakah masyarakat Bandung Barat bisa masuk gratis? Tetap saja bayar. Yang kerja pun kebanyakan dari luar. Kalau terjadi bencana, yang susah itu rakyat dan pemerintah setempat,” lanjutnya.
Kekhawatiran terbesar KDM adalah potensi bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa ketika terjadi banjir atau longsor, masyarakat lokal yang akan menanggung kerugiannya, bukan para pemilik usaha.
“Kalau nanti terjadi banjir dan longsor, siapa yang rugi? Bukan pemilik usaha, mereka bisa pulang ke Jakarta bawa uang. Tapi rakyat sini yang menderita,” ucapnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang harus dikucurkan untuk penanganan bencana, yang menurutnya bisa mencapai triliunan rupiah.
“Anggaran untuk penanganan bencana itu sangat besar, bisa sampai Rp 2-3 triliun. Padahal uang sebanyak itu lebih baik digunakan untuk membangun rumah rakyat miskin,” pungkas KDM.
Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, serta sejumlah pejabat penting lainnya seperti ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Tobias, Pimpinan Partai Gerindra KBB Pipih Supriati, dan jajaran OPD KBB.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
