SEKITARKITA.id — Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, melakukan kunjungan kerja ke Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang bertempat di Gedung DPRD KBB, Rabu 6 Agustus 2025.
Kunjungan ini menjadi momen bersejarah dan reflektif, bertepatan dengan usia 18 tahun Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonomi baru.
Dede Yusuf menyebut ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di gedung DPRD KBB yang baru, menandai tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah cukup lama, akhirnya gedung ini bisa dipakai. Ini menandakan bahwa membangun daerah otonomi baru itu tidak semudah yang dibayangkan. Lihat saja, KBB baru punya gedung seperti ini setelah 15 tahun lebih,” ungkap Dede Yusuf.
Dede Yusuf menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah otonomi baru seperti KBB, Cimahi, dan Pangandaran, yakni tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah dan ketergantungan tinggi terhadap bantuan pusat.
Ia menegaskan bahwa belanja pegawai yang menyerap 60% hingga 70% dari APBD telah membatasi ruang fiskal daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata.
“Negara saat ini sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Pemerintah daerah harus bisa menggerakkan sendiri PAD-nya. Jangan sampai APBD hanya habis untuk gaji pegawai,” tegasnya.
Dede Yusuf mendorong Pemkab KBB untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah, termasuk optimalisasi peran BUMD, BLUD, hingga kerja sama strategis dengan sektor swasta dan antar-daerah.
Potensi pajak reklame, billboard, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif lokal perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
“Kita harus gali potensi lokal. Kolaborasi dan inovasi adalah kunci, tidak bisa hanya berharap pada pusat yang kini juga sedang berat secara fiskal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dede juga menyoroti persoalan aset PDAM yang hingga kini masih dikuasai Kabupaten Bandung induk. Ia menilai hal ini menjadi penghambat besar bagi KBB untuk bisa mandiri dalam pengelolaan air bersih dan sumber daya air lainnya.
“Sudah 18 tahun, tapi belum ada titik temu soal aset seperti PDAM. Kalau ini tidak selesai, bagaimana daerah bisa bergerak? Solusinya bisa lewat kolaborasi antar-daerah atau mekanisme hukum yang adil,” katanya.
Dede Yusuf mengingatkan bahwa saat ini ekonomi global sedang lesu, transfer dana dari pusat pun tersendat karena masalah fiskal dan penurunan penerimaan pajak. Oleh karena itu, daerah harus sigap menghadapi krisis dengan menciptakan sumber pendapatan alternatif.
“Ekonomi dunia sedang tidak stabil. Pajak terlambat masuk, transfer ke daerah terganggu. Daerah tidak bisa lagi pasif, harus mandiri dan aktif mencari solusi,” tandasnya.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPRD, dan partai politik dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis efisiensi dan kemandirian.
Dede Yusuf berharap, ke depan, KBB mampu keluar dari ketergantungan anggaran dan membangun masa depan yang lebih kuat melalui tata kelola yang transparan, inovatif, dan partisipatif.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
